Izin Diduga Belum Lengkap, PT IFCS Tetap Produksi

Plant produksi PT. IFCS berada di tengah hamparan sawah Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

BOGOR, INDONEWS,– Plant produksi PT. IFCS berada di tengah hamparan sawah Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat tim investigasi Indonews mendatangi lokasi plant atau pabrikasi crusher PT. IFCS, Rabu (04/03/2020) untuk konfirmasi terkait perizinan dan pajaknya, terkesan pihak pabrik tertutup kepada wartawan.

Bahkan security di pos jaga saat memberitahukan keberadaan tim investigasi kepada salah satu humas yang katanya bernama Bono melalui HT (Handy Talky), justru jawaban Bono terkesan melecehkan keberadaan wartawan yang hendak konfirmasi. Padahal security pos jaga sudah menyampaikan bahwa tim investigasi Indonews hanya mau konfirmasi saja. Bono saat itu terdengar menjawab: gak usah diladeni dan bilang gak ada.

“Ahhh gak usah diladeni lah, bilang saja sedang gak ada,” demikian jawab Bono melalui handy talky security penjaga pos depan.

Bono yang katanya humas itu terkesan tidak merepresentasikan layaknya humas perusahaan dan terkesan menghalang-halangi jurnalis dalam menjalankan peliputan di lapangan yang mana sudah melanggar UU Pers No.40 Tahun 1999 dan terkesan tidak mengindahkan keterbukaan informasi publik yang tertulis di UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (K.I.P.).

Di hari yang sama, tim investigasi mengkonfirmasi perihal keberadaan PT. IFCS terkait perizinan-perizinan yang menyangkut pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor kepada Kepala UPT Pajak Jonggol, Herry Gianantha. Herry menyebutkan izin PT IFCS belum lengkap sehingga pihak UPT Pajak belum bisa menarik item pajak-pajaknya, tapi perusahaan tersebut masih tetap berproduksi.

“Benar, ada aturan saya menarik pajak dan hitungannya ada. Jumlah tonase berapa-berapa per kubiknya, per ton ada. Begitu saya minta ke PT IFCS, ternyata izin produksi gak ada, bahkan saya minta supaya diurus dulu izin-izinnya, karena saya gak mau tarik pajak tanpa izin lengkap, karena izin-izinnya bukan ke kabupaten, tapi ke orovinsi harus diurus,” jelas Herry.

Ia juga mengaku heran mengapa kegiatan produksi di PT IFCS berjalan kembali. “Tadinya sudah setop. Eh anak-anak bilang PT IFCS sudah jalan lagi produksinya. Waduh,” ujar Herry.

Saat Tim Investigasi menanyakan apakah PT IFCS sudah mengantongi progres pelaporan terkait pajak ke kantor UPT Pajak Jonggol? Herry menjawab bahwa izin tersebut bukan merupakan ranahnya.

“UPT Pajak Jonggol tidak bisa tarik pajaknya jika izin-izinnya belum lengkap. Intinya izin-izin bukan ranah saya. Ssaya gak bisa tarik jika belum ada izin produksi, Izin Air Bawah Tanah (ABT). Kami gak bisa. Diselesaikan dulu izin-izinnya sesuai aturan perundang-undangan, karena rakyat tau bahwa pajak merupakan pemasukan negara untuk pembangunan, khususnya pembangunan Kabupaten Bogor dan pajak wajib dibayar, apalagi perusahaan, rakyat saja sadar bayar pajaknya,” terang Herry.

“Pastinya kita baru bisa hitung besaran pajak berdasarkan item-item yang dikenakan pajak jika izin-izinnya sudah lengkap. Kan tergantung salah satunya berapa produksinya? Sebab dulu pernah saya tanya mereka, katanya lagi proses, apakah sampai sekarang masih proses dan produksi tetap jalan? Saya kurang tau,” tambahnya.

Herry mengakui, hingga kini belum ada kabar dari pihak perusaahan terkait kelengkapan perizinannya, sehingga UPT Pajak Jonggol belum bisa melakukan penarikan pajak.

“Makanya saya heran, izin belum lengkap, tapi operasi mereka kok tetap jalan? Perusahaan sejenis yang sudah beroperasi sudah bayar pajak karena memang izinnya sudah lengkap. Ini kan jadi pertanyaan publik termasuk wartawan sebagai kontrol sosial. Bagaimana kita mau tarik pajak kalau izinnya belum beres? Sementara pemerintah punya aturan dan UU supaya emua, khusunya perusahaan taat pajak untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat Indonesia,” tutupnya. (Mrl)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook