Diduga Melanggar Perizinan, Pemkab Bogor Didesak Menindak PT. IFCS

Plant produksi PT. IFCS berada di tengah hamparan sawah Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

BOGOR, INDONEWS,– Menyikapi PT. IFCS yang diduga tidak melengkapi perizinan dalam menjalankan usahanya, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi I Beben Suhendar angkat bicara bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya harus melengkapi perizinan.

“Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenis usahanya harus memiliki perizinan lengkap agar tidak ada pihak yang dirugikan,” jelasnya kepada Indonews, Sabtu (7/3/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, Plant produksi PT. IFCS berada di tengah hamparan sawah Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat tim investigasi Indonews mendatangi lokasi plant atau pabrikasi crusher PT. IFCS, Rabu (04/03/2020) untuk konfirmasi terkait perizinan dan pajaknya, terkesan pihak pabrik tertutup kepada wartawan.

BERITA TERKAIT: Izin Diduga Belum Lengkap, PT IFCS Tetap Produksi

Sedangkan saat hal ini dikonformasikan Kepala UPT Pajak Jonggol, Herry Gianantha menyebutkan, izin PT IFCS belum lengkap sehingga pihak UPT Pajak belum bisa menarik item pajak-pajaknya, tapi perusahaan tersebut masih tetap berproduksi.

“Benar, ada aturan saya menarik pajak dan hitungannya ada. Jumlah tonase berapa-berapa per kubiknya, per ton ada. Begitu saya minta ke PT IFCS, ternyata izin produksi gak ada, bahkan saya minta supaya diurus dulu izin-izinnya, karena saya gak mau tarik pajak tanpa izin lengkap, karena izin-izinnya bukan ke kabupaten, tapi ke orovinsi harus diurus,” jelas Herry.

Ia juga mengaku heran mengapa kegiatan produksi di PT IFCS berjalan kembali. “Tadinya sudah setop. Eh anak-anak bilang PT IFCS sudah jalan lagi produksinya. Waduh,” ujar Herry.

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait juga turut angkat bicara dan mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Satpol PP agar turun tangan menindaklanjuti perizinan di PT. IFCS.

“Perusahaan seharusnya memberikan kontribusi kepada pemerintah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak. Sedangkan PT IFCS tidak melengkapi perizinan, sehingga petugas pajak tidak bisa menarik pajak, ini adalah pelanggaran, dan pelanggaran tidak bisa dibiarkan,” tegas Jonny.

Menurut dia, perusahaan nakal seperti ini harus ditertibkan di Kabupaten Bogor agar bentuk administrasi perizinan berjalan baik.

“Jika perusahaan nakal dibiarkan, tidak diberi teguran atau sanksi, saya khawatir Kabupaten Bogor dijadikan surga bagi pengusaha nakal. Maka ini adalah pekerjaan rumah Pemkab Bogor, bagaimana pemkab membenahinya,” tandas Jonny. (Mrl)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook