Ha Diduga Gelapkan Dana Rutilahu, DPMD Serahkan Kasusnya ke APH

Ilustrasi korupsi.

BOGOR, INDONEWS,– Salah satu perangkat desa di Kecamatan Jonggol berinisial Ha telah mencairkan dana bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) tanpa sepengetahuan Pjs. kepala desa senilai Rp 120 juta. Ironisnya, Ha juga diduga membuat surat pernyataan dengan memalsukan tanda tangan aparatur kecamatan.

Menyikapi kasus ini, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Adi Henryana menyerahkan kasusnya untuk ditindak secara hukum oleh aparat penegak hukum (APH).

“Dengan kejadian ini, pandangan saya fungsi pengawasan di kecamatan harus ditingkatkan. Lalu tadi dikatakan sudah terjadi penarikan uang rutilahu tanpa sepengetahuan Pjs kepala desa, maka kita menyerahkan kasusnya kepada APH,” ujar Adi, saat ditemui di ruang kerjanya Senin (9/3/2020).

Adi mengungkapkan, sebelum diserahkan ke APH, seharusnya BPD sebagai salah satu pengawas di desa melakukan inisiasi, melakukan musyawarah desa (musdes) dengan kepala desa dan mengundang masyarakat, kemudian membahas persoalan yang dilakukan oknum bendahara tersebut, sehingga dengan musdes, terlahir kekuatan hukum.

“Kalau DPMD sebenarnya sudah melakukan pembinaan melalui beberapa program, seperti pembuatan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), nara sumbernya juga melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk bagian pajak,” jelas Adi.

Terakhir, Adi mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Jonggol dalam menindaklanjuti persoalan ini.

“Saya belum menerima laporan dari kecamatan. Idealnya kita nunggu laporan dari camat dulu. Lalu apakah nanti sudah dilakukan musdes dan ada surat kesepakatan bahwa oknum tersebut membuat surat pernyataan akan mengembalikan dana tersebut atau gimana. Nanti kita komunikasikan secara lisan lah ya. Jika sudah ada kesepakatan lalu dilanggar, ya tidak menutup kemungkinan kasusnya diserahkan pada APH,” pungkas Adi.

Diketahui, Ha sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan dana tersebut dan mengakui telah melakukan pemalsuan tanda tangan aparatur kecamatan. Sehingga, tindakan hukum bisa saja diberikan kepada Ha. (Mrl)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook