AMUK Pamijahan Tolak Drilling Star Energy

BOGOR, INDONEWS,– Aliansi Mahasiswa Untuk Kedaulatan (AMUK) Pamijahan, melakukan aksi demo penolakan terhadap Kegiatan Drilling Star Energy Geothermal Salak, dengan judul “AMUK Pamijahan Bersama Rakyat Pamijahan Tolak Drilling Star Energy”, Senin (23/03/2020).

Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, dibuat menarik, dengan cara orasi dan membentang poster/banner yang bertuliskan hastag #TOLAKDRILLING. Sontak hal ini pun menyedot perhatian masyarakat, karena dilakukan di tempat yang cukup luas dan mudah dilihat oleh masyarakat, tak sedikit pula masyarakat yang lewat pun jadi ikut dalam barisan peserta aksi karena dirasa punya keresahan yang sama terhadap dampak dari Drilling Star Energy, aksi ini tepatnya di Jembatan Cipatat Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Aksi ini juga salah satu bentuk responsif AMUK Pamijahan terhadap pertemuan atau Sosialisasi Drilling Star Energy yang dituding dilakukan secara diam-diam dan tidak melibatkan masyarakat banyak, di kantor Star Energy Bogor, yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2020.

Sosialisasi Drilling Star Energy adalah pertemuan Ekslusif para pengusaha dan kepala desa se-Pamijahan, yang bertujuan untuk terus melanggengkan penggunaan dan penambahan Sumur Panas Bumi di Pamijahan. Pertemuan ini dinilai akan melahirkan upaya untuk terus melakukan eksploitasi terhadap Alam di Pamijahan, yakni Panas Bumi.

Menurut Aliansi Mahasiswa Untuk Kedaulatan Pamijahan (AMUK Pamijahan), Negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia bakal menggunakan Panas Bumi sebagai Pembangkit Tenaga Listrik beberapa kali lipat dari jumlah penggunaan saat ini dalam 10 hingga 20 Tahun mendatang. Data yang berhasil dihimpun AMUK Pamijahan dari berbagai sumber yang terbatas, Wilayah Kerja Panas Bumi sendiri seluas 10.000 Ha berada di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor berproduksi sejak 1994 dan saat ini dikelola oleh Star Energy Geothermal Salak, Ltd. Kegiatan yang direncanakan dalam pengembangan lapangan panas bumi berada dalam zona pemanfaatan, zona rimba, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) serta berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL ) atau Lahan milik masyarakat dengan total estimasi penambahan penggunaan lahan 280,97 Ha.

Aktifitas Drilling ini dianggap akan menjadi penyumbang terbesar kerusakan sistem ekologis wilayah hilir maupun di wilayah kerja panas bumi yang ditakutkan juga dampaknya menjalar hingga ke permukiman warga, potensi yang akan terjadi seperti Penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air sungai, gangguan sumber air bersih penduduk, Peningkatan Erosi Tanah, perubahan stabilitas lereng dan longsor, penurunan tutupan vegetasi, terganggunya satwa liar dan jalur jelajahnya, peningkatan potensi banjir serta Getaran atau Gempa yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Hal-hal tersebut menjadi keresahan dan kekhawatiran yang terus menghantui rakyat Pamijahan

Oleh karena itu, dalam aksi hari ini, kami dari AMUK Pamijahan juga menyampaikan beberapa tuntutan terkait Rencana Drilling Star Energy Geothermal Salak. Beberapa tutuntan tersebut yakni:

Pertama, TOLAK DRILLING!

Kedua, kaji ulang AMDAL dan buka kesempatan kepada masyarakat agar tau dampak dari kegiatan pengelolaan panas bumi seluas-luasnya.

Ketiga, tinjau kembali RKL-RPL dengan memperjelas relevansinya serta merumuskan rencana pengelolaan yang aplikatif antara lain pengelolaan kegiatan tahap pra kontruksi dan pasca operasi, pengelolaan dan pemantauan terhadap gangguan satwa, penurunan kualitas udara dan kebisingan, Alokasi Tenaga Kerja Lokal, Program CSR yang mengutamakan pemberdayaan dan pendidikan masyarakat, pengelolaan kualitas dan kuantitas air sungai, serta mempertimbangkan menyiapkan pengelolaan dampak penurunan kualitas air tanah.

Keempat, mendesak pemerintah agar mereview perizinan dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan Star Energy Geothermal Salak yang terbukti melakukan pelanggaran yang beresiko tinggi bagi lingkungan hidup dan mengancam wilayah kelola rakyat.

Kelima, penyelamatan hutan dan wilayah kelola rakyat sebagai sumber kehidupan dan ketahanan pangan melalui pengakuan hak masyarakat atas hutan dan tanah.

Keenam, meminta pemerintah dan perusahaan memastikan jaminan keberlanjutan dan keadilan bagi rakyat, serta perlindungan keselamatan kepada kelompok rentan dari dampak yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi Panas Bumi antara lain masyarakat adat, petani, kaum miskin kota, perempuan dan anak.

Ketujuh, mendesak pemerintah melakukan tindakan konkrit untuk upaya pemulihan-pemulihan ekosistem yang telah rusak dengan tahapan dan indicator yang terukur, serta melibatkan partisipasi publik di dalamnya.

Bila tuntutan diatas tidak dipenuhi maka kami akan mengadakan aksi yang lebih besar, dengan massa yang lebih banyak lagi, kalo perlu kita jadikan ini sebagai isu Nasional. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook