Bansos Covid-19, Rawan Tidak Tepat Sasaran

Aparat Pemerintah Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor bersama petugas gugus Covid-19.

BOGOR, INDONEWS — Bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemik virus corona desease 2019 (Covid-19) berpotensi rawan tidak tepat sasaran, bahkan masyarakat yang benar-benar harus mendapatkan bantuan tersebut bisa saja tidak menerima jika saja tidak terdata.

Salah satu faktor bantuan menjadi rawan tidak tepat sasaran karena waktu pendataan yang diberikan begitu singkat atau dianggap terlalu mendadak. Hal ini seperti disampaikan Kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, H. Jaja Gojali SH.

“Waktu untuk mendata warga yang akan menerima bantuan begitu singkat, hanya beberapa jam sehingga membuat aparat desa bekerja hingga subuh. Banyak kriteria penerima yang harus benar-benar kita data agar bantuan tepat sasaran. Kan ada PNS, anggota TNI, Polri dan sebagainya, ini kita harus benar-benar jeli agar yang tidak berhak tidak menerima bantuan, tapi waktu pendataannya singkat,” ujar Jaja saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (14/4/2020).

Untuk mengejar dead line pendataan, Jaja mengaku tidak tidur karena data selesai pukul 5 subuh, dan mengingat data tersebut harus dilaporkan pukul 07.00 pagi. Ironisnya, kata dia, saat itu tidak ada toleransi untuk melakukan pendataan ulang. Dalam semalam, pihaknya mendata ribuan warga.

“Tetapi setelah semua dilakukan dengan semaksimal mungkin, tiba-tiba pemerintah menyatakan boleh ada tambahan data, atau boleh melakukan pendataan kembali. Terus ada instruksi lagi kemarin, pengontrak juga diminta didata. Pengontrak pun harus didata. Akhirnya kita bekerja lagi sampai larut malam,” ujarnya.

Terlepas dari pendataan, adanya wabah Covid-19 membuat pemerintah desa kewalahan untuk menjalankan instruksi atasan (pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat).

“Desa harus ada SISCA (sistem informasi Covid-19). Lalu ada yang disebut karantina wilayah, gugus depan tingkat RW. Tugasnya membatasi keluar masuk orang, kedua mendata warga yang dari luar daerah, seperti luar provinsi, terutama yang dinyatakan zona merah. Nah, jika bicara kesehatannya, apakah kita sudah dilengkapi sarana dan prasarana untuk menyatakan seseorang terkena virus corona, ODP, PDP dan lain sebagainya? Nah ini jadi kendala untuk desa,” papar Jaja.

“Disamping tidak dilengkapi sarana prasarana, desa dituntut untuk terus mengupayakan pencegahan di wilayah meski belum sepeserpun anggaran yang turun. Akhirnya kita swadaya. Dana desa juga baru mau turun,” tambahnya.

Menurutnya, desa juga dituntut harus giat melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, seperti penyemprotan diisnfektan, sosialisasi  dan memberikan edukasi kepada warga serta memperhatikan petugas gugus covid, terutama harus bisa mengawasi ODP.

“Saya pun sempat geram karena pejabat memberikan statemen di media bahwa akan memberikan bantuan. Dampaknya masyarakat mempertanyakan dengan mendatangi ke RT, RW. Akhirnya kita repot. Kita berharap, sebelum mengumumkan, desa diberitahu dulu dan diberi tempo untuk memperisapkan diri, sehingga pendataan warga tidak secara mendadak,” kata dia.

Ironisnya, ujar Jaja, ada surat edaran soal bantuan yang sudah beredar di masyarakat umum, tapi pihak desa belum dapat. Akibatnya, masyarakat berasumsi desa tidak peduli dan diam.

“Bagaimana kita bergerak, masyarakat sudah tahu (mendapat surat edaran) sedangkan desa belum tahu apa-apa. Akhirnya kita direpotkan lagi untuk menjelaskan kepada masyarakat,” pungkasnya. (bn)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook