Pemerintah Harus Jeli, Bansos Rawan Tumpang Tindih

Kepala Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Sri Widiarti

BOGOR, INDONEWS – Bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dalam proses pengiriman, namun data penerima bansos pihak desa tidak menerimanya dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Tak ayal, beberapa desa masih kebingungan siapa saja yang akan menerima bantuan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Sri Widiarti saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2020).

Sri pun berharap pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Sosial memberikan data siapa saja penerima bantuan agar dirinya bisa memberitahukan kembali ke masyarakat.

“Sebelum bantuan itu turun berikan kami data, baik dari dinsos atau siapapun. Sebab, jangan sampai nanti penerimanya tumpang tindih, maka kami pihak desa harus membuat list mana yang sudah dapat bantuan dan mana yang belum. Jadi jangan sampai dari gubernur dapat, presiden dapat dan dari pemkab juga dapat,” jelasnya.

Menurutnya, jika banyak warga yang tidak menerima bantuan, maka potensi cemburu sosial di masyarakat akan timbul hingga melahirkan kegaduhan.

“Dengan ini, kita harap ada penjelasan secara resmi dari pemerintah mengapa warga tersebut mendapat bantuan dan mengapa tidak mendapat bantuan. Jangan sampai nanti pihak desa yang disalahkan,” ucap Sri.

Kendati demikian, Sri mengaku akan memperjuangkan hak masyarakat terdampak pandemic virus corona dan menjaga wilayah agar tetap kondusif.

“Saya berharap masyarakat juga mengerti dengan kondisi ini. Jangan saling menyalahkan dan tetap menjaga kekompakan serta kerukunan. Mari kita bersama melawan corona,” pungkasnya.

Sementara Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait menyebutkan, Pemkab Bogor, khususnya dinas sosial tidak peka terhadap kondisi di desa. Sebab, kata dia, desa saat ini masih bingung dengan mekanisme pembagian bantuan dan siapa saja yang akan mendapatkannya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona.

Dalam Perpu pasal 27, kata Jonny, lembaga keuangan berpotensi kebal hukum lantaran tidak bisa dituntut, baik secara pidana maupun perdata. Adapun lembaga keuangan yang dimaksud adalah seluruh anggota dan sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Kemudian, pihak Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya yang termasuk di dalamnya.

“Berdasar pada aturan ini, maka penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara. Sebab, anggaran yang dikeluarkan merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis baik itu, baik secara nasional maupun daerah,” jelasnya.

Dengan kondisi ini, ujar dia, maka penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini sangat rawan dan rentan disalahggunakan alias dikorupsi.

Menurutnya, penganggaran penanganan covid-19 memang tak terbatas, namun tetap harus jelas peruntukkannya.

“Selain itu harus betul-betul diawasi, pemerintah juga harus melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai bantuan justru menimbulkan kegaduhan lantaran tidak semua warga menerimanya. Jadi pengawasan harus dilakukan, termasuk oleh wakil rakyat, harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut. DPR kita harus aktif mengawasi anggaran dan peruntukannya, tidak bisa sembarangan menggunakan dana itu,” tandasnya.

Untuk mencegah aksi atau tindakan oknum nakal yang menyalahgunakan anggaran tersebut lanjut Jonny, maka harus melibatkan semua pihak termasuk para ahli misalnya auditor professional dan indenpenden, KPK, kepolisian, BPK, lembaga Indenpenden lainnya dan  masyarakat luas.

“Siapkan posko pengaduan agar semua pihak diberi ruang untuk mengawasi sehingga penggunaan anggaran itu tepat sasaran. Dengan begitu kemanfaatannya jelas, prinsip-prinsip yudilitas artinya penggunaan anggaran harus terkait pencegahan, terkait dengan penyembuhan, dan harus terkait dengan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah covid-19 ini.”

“Jadi pemerintah harus peka dan jeli. Dewan juga kan punya staf ahli. Pergunakan juga staf ahli dewan tadi  untuk mengawasi ini jika mereka belum paham terhadap penganggaran dana covid-19 tersebut. Selain itu, keterbukaan dan koordinasi efektif semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” tandasnya. (bon)

 

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook