YKIM Mendukung Menteri BUMN Libas Importir Alkes Harimau

JAKARTA, INDONEWS — “Kebijakan dan ancaman Menteri Erick ternyata benar, karena persoalannya harga produk dalam negeri selama ini kalah murah oleh produk impor dari China dan Korea. Disampimg kualitasnya, juga produk nasional lebih bagus dari produk mereka, dan apabila pemerintah mau mendorong produk dalam negeri, termasuk semangat presiden Jokowi. Menkes dan Menteri Erick yang harus berani memotong regulasi berbelit karena disitulah munculnya korupsi. Ada istilah kalau memang bisa dipersulit kenapa musti dipermudah, sudah tidak jamannya, itu warisan orba,” demikian Ketua Umum Yayasan Kerja Indonesia Maju (YKIM), Denny Darjaman Kustia dan Waketum YKIM, Teungku Raju saat conference-phone, Rabu (22/4/2020).

Dwi Purbo Istiyarno, Komisaris PT.KPA, yang kemudian bergabung dalam diskusi ini menambahkan, bahwa pernyataan Menteri BUMN Erick Tohir tentang adanya mafia alat kesehatan terjadi karena impor alat kesehatan Indonesia sangat besar sehingga wajar jika Menteri Erick bertekad menekan impor produk alat kesehatan dengan mensinergikan BUMN yang ada, bahkan diantara beberapa BUMN pun sedang berjuang membuat ventilator seperti PT Len Industri (Persero), PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Pindad (Persero) dan 15 tim pengembang lainnya yang berasal dari pihak swasta, universitas dan lembaga riset lain.

“Dan kami dari PT.KPA siap mendukung upaya menteri Erick mewujudkannya, dalam arti kami menjadi bagian dari Mitra BUMN yang ditunjuk itu,” ujarnya.

Waketum TGK, Raju yang juga Kordinator Komunikasi publik PT.KPA menimpali agar Menteri Erick tidak  melakukan monopoli atas hal Itu.

“Kami juga hendaknya diberi kesempatan dan porsi yang sama. Karena kualitas dan manajemen kami tidak kalah dengan yang diinginkan Menteri Erick, boleh kita uji kok,” katanya.

Lantas Ketum YKIM menambahkan lagi, “Jika tidak, ya sama saja, podo wae, lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya kan?” ujar dia.

Early Warning COVID 19 Sejak RT se-Indonesia

Dwi Purbo kemudian menyampaikan bahwa Presiden Jokowi, khususnya Satgas Covid-19 telah maksimal melakukan kinerjanya. Namun karena un-predictabel, maka harus terus waspada terhadap penyebaran Covid-19 sekaligus menanganinya.

“Jika saat ini jumlah Desa seluruh Indonesia sekitar 83.000, setiap desa mempunyai min.100 RT – Rukun Tetangga. Maka para ketua RT itulah sesungguhnya ‘garda terdepan Satgas Covid 19. Ini yang mungkin terlupakan kita semua,” kata dia.

Para Ketua RT, menurutnya mampu melakukan  pendataan warganya, selain kesehatan juga pendataan dampak ekonomi warga karena Covid-19. Gubernur, Bupati/Walikota adalah komando tertinggi disatu daerah, dan bagaimana cara menyampaikan keseluruh RT mereka lebih paham. Yang jelas, masih kata Dwi Purbo, seluruh Ketua RT melakukan pendataan dengan dilengkapi, thermo gun (untuk mengecek suhu warga tiap2 rumah), baju APD lengkap dengan masker , face shield dan sarung tangan, masker yang bisa dicuci dan hand sanitizer untuk dibagi warga dalam RT tersebut, membawa rapid tes setiap RT  misalkan 1 box isi 40 tes didampingi ada petugas kesehatan dari Puskesmas setempat  untuk bantu ambil sampel bila diperlukan.

“Untuk pelaksanaannya, pertama masing-masing  RT membuat data yang akan diambil, yaitu pertama data kesehatan dan data ekonomi warga dengan 3 macam kode warna (hijau, kuning & merah) untuk membedakan hasil screening thremo gun dan tes rapid, juga untuk data ekonomi masuk hijau, kuning atau merah. Arti warna hijau, untuk data kesehatan. Rumah tersebut kita kasih kode hijau kesehatan artinya apabila  seluruh penghuni rumah tsb setelah di cek suhu menggunakan Thermo gun hasilnya normal semua suhu dibawah 37,5  tidak sampai 38 derajat ke atas berarti rmh tsb penghuninya sehat semua,” katanya.

“Untuk ekonomi warga kode Hijau, untuk ekonomi kita beri kode hijau utk rumah yang penghuninya setelah di lihat dan ditanya kemampuan finansial masih mampu utk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya  sampai pendemi berakhir.”

“Arti kode kuning , untuk data kesehatan. Rumah warga kita beri kode warna kuning untuk kesehatan apabila setelah didatangi petugas dan relawan RT didampingi petugas kesehatan misalkan dalam satu rumah ada 5 orang penghuni, setelah dicek suhu ada 3 orang yang suhu normal dan ada 2 penghuni yang suhunya 38 derajat lebih, karena ada yang punya suhu 38 lebih maka dilakukan tes rapid langsung ditempat oleh petugas medis yang ikut, akan tetapi hasil yang keluar adalah negatif  sehingga kesimpulannya karena ada penghuni yang memiliki suhu 38 lebih tapi hasil tesnya negatif maka kita kasih kode warna kuning untuk kesehatan.”

“Data kode kuning untuk ekonomi, warna kuning kita berikan setelah kita lihat dan kita tanya keadaan ekonominya yang kurang beruntung misalkan karena usaha sepi sampai tutup atau sudah dirumahkan  bahkan sampai kena PHK dan kemampuan keluarga  bertahan untuk pangan bisa bertahan 1 sampai 2 minggu kedepan saja jadi perlu perhatian untuk minggu ketiga dan selanjutnya apabila pandemi belum berakhir.”

Kode warna merah untuk Kesehatan

“Kode merah kita berikan apabila hasil kunjungan ke rumah warga ditemukan adanya warga yang setelah dicek suhu 38 dan kemudian dilanjutkan dengan rapid tes di tempat oleh petugas kesehatan yang ikut mendampingi pendataan ternyata hasilnya positif , sehingga hal ini segera diinfokan dan ditindaklanjuti tim gugus covid daerah untuk dites swab dan diisolasi serta seluruh penghuni ikut dites rapid untuk mengetahui hasil rapidnya, karena ada penghuninya yang positif secara rapid test makanya rumah alamat tersebut kita kasih kode merah.”

“Kode merah untuk data ekonomi, kode merah data ekonomi kita berikan apabila dari hasil kunjungan dan wawancara kita dapati kalau keluarga tersebut memang memiliki kesulitan ekonomi dan mereka satu keluarga mengatakan kalau seharian belum makan atau bahan makanan hanya tersisa untuk satu atau dua hari saja untuk berikutnya sudah tidak punya uang untuk memberi makan keluarga oleh karena nya kita beri Kode merah  untuk ekonomi sehingga RT bisa segera menginfokan  keadaan warganya ke seluruh warga untuk bisa ikut segera gotong royong membantu warga tersebut sekalian info ke pemda untuk difollow-up, hal ini agar kejadian di kota lain dimana ada keluarga yang selama 2 hari hanya minum air putih saja termasuk anak-anaknya yang pada akhirnya sang ibu harus meninggal dunia. Hal ini semoga bisa kita hindari apabila screening  dan pendataan ekonomi seperti hal di atas dilakukan.”

Sampai sini Dwi Purbo tidak meneruskan, Waketum TGK Raju bertanya; ini sangat strategis Pak Dwi, asumsi Anggaran setiap RT sekitar berapa?”

“Ambil angka minimal disekitaran Rp27-30 juta per RT untuk minimal 50 KK. Dari 83.000 Desa masing-masing 100 RT, maka jumlah RT Nasional sekitar 8,3 juta RT. Lalu kalikan Rp 27 juta per RT,  Maka Presiden Jokowi dan Satgas Covid 19 hanya membutuhkan biaya sekitar  Rp 224 Trilyun. Itu bisa dialih-fungsikan dari dana desa,” jawab Dwi Purbo yang juga Dewan Pakar YKIM.

“Panjenengan siap mempresentasikan hal ini kepada presiden Jokowi?” tanya Ketum YKIM.

“Inshaa Allah, untuk hal detail tentang kesiapan kami bermitra dengan Menteri Erick dan presentasi tentang konsep early warning itu, silahkan hubungi TGK.Raju dengan nomor  082161474376,” tutup Dwi Purbo sekaligus menyudahi Conference-phone. (Bon/RK)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook