Cata Penerima BLT DD, Kades Harus Gandeng Semua Kalangan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar

JAKARTA, INDONEWS — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta para kepala desa menggandeng atau melibatkan tokoh masyarakat saat melakukan pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), terkait dampak Covid-19.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan, pelibatan tokoh masyarakat itu dalam rangka menghindari kecurigaan antar warga sekaligus sebagai antisipasi adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan dibalik wabah Covid-19 ini.

“Pendataan harus dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan PKK, RT, RW, babinsa dan unsur lainnya,” jelas dia saat talkshow di RRI, Selasa (28/04/2020) siang.

Gus Menteri menambahkan, hasil pendataan sasaran keluarga miskin dibahas dalam musyawarah desa khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.

Kemudian, kata dia, data yang sudah valid dan ditandatangani kepala desa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah yang lebih tinggi, yaitu bupati atau wali kota melalui camat.

“Itu salah satu usaha agar BLT Dana Desa tepat sasaran,” jelas Gus Menteri.

Gus Menteri, mengeaskan penerima BLT Dana Desa hanya dikhususkan untuk masyarakat yang terdampak ekonomi akibat virus corona SARS-CoV2 (Covid 19).

Gus Menteri mengatakan, keluarga yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa yaitu yang terdampak ekonomi akibat virus corona SARS-CoV2 (Covid 19) kemudian kehilangan mata pencaharian, atau buruh harian seperti kuli bangunan yang terkena dampak Covid 19

“Intinya yang kehilangan mata pencaharian maka berhak dapat dana BLT Dana Desa,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Gus Menteri menuturkan, ada tiga orang dari pihak rukun tetangga (RT) akan mendata. Tiga orang ini kemudian membangun kesamaan persepsi calon penerima BLT Dana Desa memang orang yang tidak mampu akibat terimbas Covid 19.

Kepala Desa (Kades) dan RT diyakini oleh Gus Menteri yang lebih mengetahui wilayahnya bisa melakukan hal ini. Pemerintah desa, relawan desa, masyarakat, tokoh adat, pemuda, karang taruna hingga PKK yang ikut tahu proses pendaftaran dan verifikasi calon penerima supaya tidak tumpang tindih dan mendapatkan bansos lainnya.

“Jadi kami yakin benar dan mereka mengerti, jangan sampai tumpang tindih, Inspektorat di tingkat daerah juga turut mengawasi. Penerima PKH, BPNT, Kartu Pra Kerja pasti tidak mendapatkan BLT Dana Desa,” ujar Gus Menteri.

BLT Dana Desa diberikan kepada setiap KPM sebesar Rp 600 ribu per bulan selama bulan April, Mei dan Juni secara berturut-turut hingga secara total menerima Rp 1,8 juta. (Red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook