Kades Cipenjo Dinilai Memilih Proyek Ketimbang Perut Warga

Kades Cipenjo, Yeni saat memfoto tamu audiensi saat pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Desa Cipenjo, Selasa (28/4/2020).

BOGOR, INDONEWS —  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar beberapa waktu lalu mengimbau agar dana desa digunakan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Sebelum merebaknya pandemi virus corona di Indonesia, alokasi dana desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) mengikuti Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020. Pada aturan tersebut, dana desa dialokasikan untuk program-program yang di antaranya adalah PKT, pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan posyandu.

Namun, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dana desa harus fokus kepada PKT, terutama penanganan corona.

“Desa yang sudah membuat APBDes sesuai dengan Permendes tersebut harus mengubahnya menjadi dua fokus. Yaitu program PKT (pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan posyandu) serta pencegahan dan penanganan Covid-19,” ujar Menteri yang akrab disapa Gus Menteri itu.

Namun, aturan dari menteri bahkan presiden ini mentah di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebab, desa tersebut ‘ogah’ ikut aturan menteri dengan tetap mengalokasikan dana desa pada pembangunan jalan lingkungan.

Ironisnya lagi, Kades Cipenjo Yeni didampingi Sekretaris Desa Suparta saat menghadiri audiensi dengan sejumlah wartawan dan anggota ormas, Selasa (28/4/2020) melontarkan pernyataan lucu, bahwa jika pekerjaan tersebut tidak dilakukan, maka pihak desa akan terkena hukum.

“Jika pekerjaan jalan lingkungan tidak dikerjakan, maka akan kena hukum. Ini adalah PKTD dan melibatkan 10 orang warga,” kata Yeni.

BERITA TERKAIT: Diduga Lecehkan Profesi, Wartawan Minta Sekdes Cipenjo Penuhi Audiensi

Menyikapi hal tersebut, anggota Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, Nino yang turut hadir pada audiensi angkat bicara. Menurutnya ada hal yang lebih darurat saat ini ketimbang melakukan pembangunan, yakni memikirkan perut warga terdampak virus corona.

“Saat ini, masyarakat tengah gundah gelisah menanti bantuan. Di sisi lain, ada sebuah harapan yang mereka tunggu, yakni bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Namun nyatanya, Desa Cipenjo lebih memikirkan proyek ketimbang perut warga. Pihak desa justru memprioritaskan proyek jalan lingkungan. Bahkan lucu, kades tidak faham regulasi dengan menyebut jika proyek tersebut tidak dikerjakan, pihaknya akan kena hukum. Aturan dari mana itu?” ujar Nino.

Ia menyayangkan jika Kades Cipenjo yang merupakan istri salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP itu melontarkan pernyataan tanpa dasar kuat.

“Ya namanya pejabat publik, meskipun hanya kepala desa, tentunya harus bisa menunjukan keteladanan sebagai pelayanan masyarakat, harus pro rakyat, peduli rakyat terutama di masa pandemi corona saat ini. Semoga saja keputusan yang diambil pihak Desa Cipenjo itu benar, bahwa pembangunan jalan lingkungan sangat prioritas,” kata dia.

Ia juga menyayangkan sikap Kades Cipenjo saat audiensi berlangsung. Yeni justru malah sibuk dengan telepon genggamnya untuk merekam pertemuan tersebut.

“Dia kan tuan rumah, istilahnya harus berwibawa dan menjaga marwah pribadi maupun desa. Namun saya merasa bu kades ini tidak menghormati acara tersebut,” pungkas Nino.

Sementara ditempat terpisah Ketua Komisi VI DPRD Kabupaten Bogor, Fraksi PDI Perjuangan, Mu’ad Khalim menyoroti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2020 di saat pandemic corona virus desease 2019 (COVID-19).

BACA JUGA: DPRD: Utamakan Perut Rakyat, DD Jangan Dulu untuk Infrastruktur

Menurutnya, bantuan tersebut wajib diprioritaskan untuk membantu kebutuhan masyarakat desa terdampak Virus Corona Covid-19, sesuai instruksi Presiden melalui Permendes PDTT No.6 Tahun 2020, Tentang Pengganti Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019, tentang prioritas dana desa.

“Pasti untuk saat ini yang diutamakan adalah perut rakyat, jadi pembangunan infrastruktur nantilah, kesampingkan dulu. Saat ini kan lagi darurat virus corona jadi yang paling penting urusan makan dulu. Kalau ada desa yang justru mementingkan pembangunan, itu keterlaluan, tidak peduli perut rakyat,” ujar Muad.

Muad menjelaskan, dikeluarkannya Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 merupakan bukti bahwa pemerintah telah memprioritaskan kebutuhan pokok masyarakat ketimbang pembangunan di desa.

“Nanti kan ada tahapannya, tapi untuk saat ini jangan infrastruktur dululah, yang paling penting urusan perut warga dulu, untuk bisa beli sembako. Rakyat harus makan dulu. Kan sudah ada Permendesnya, jadi tidak boleh ada warga yang kelaparan, apalagi yang namanya DD, itu kan uang rakyat dari pusat atau APBN, itu ada aturannya,” ucap Muad.

Menurut kader PDI Perjuangan itu, jika ada desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur itu merupakan tindakan tidak tepat saat ini, sebab semua tengah fokus dan memprioritas kebutuhan pokok warga.

“Saya tegaskan semua pihak terutama pemerintah desa harus fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat, bukan pada infrastruktur. Jadi salah kalau dana desa apalagi anggaran tahun 2020 digunakan pembangunan jalan,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek jaling di Desa Cipenjo tanpa memasang papan proyek sebagaimana dilakukan desa lain guna keterbukaan informasi. Untuk memastikan apakah hal itu melanggar aturan atau tidak, maka wartawan mengkonfirmasi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Adi Henriyana.

Papan proyek pembangunan jalan lingkungan yang justru berada di kantor desa, tidak dipasang di lokasi pembangunan.

Melalui pesan media sosial, Adi mengatakan jika desa melakukan pembangunan tanpa ada papan proyek di lokasi berarti telah melanggar.

“Pembangunan jalan lingkungan itu tetap harus memasang papan proyek. Lalu pembangunan jalan masih dimungkinkan dilakukan sepanjang menggunakan pola padat karya tunai,” jelas Adi.

Ia juga menjelaskan, Dana Desa tahan I tahun 2020 diprioritaskan pada 3 kategori, yakni Pola PTKD, Penanganan Covid-19 dan BLT-DD.

Saat ditanya jika pembangunan insfrastruktur dari DD tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan akan terkena hukum, bukankah itu dampaknya sebagai SILPA DD, Adi menyatakan selama keputusan tersebut diambul sesuai aturan dan perundang-undangan maka tidak akan berdampak hukum. (Mrl)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook