Jumlah Penerima Bansos Tak Seimbang Dengan yang Diajukan

BOGOR, INDONEWS — Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Waringin Jaya telah terdata dan telah ditempeli stiker. Hal ini dibenarkan Sekertaris Desa Rusdiono dan diperkuat bukti dari pendamping PKH, Iwan.

Iwan mengatakan, penerima PKH Desa Waringin Jawa sebanyak 135 orang, namun stiker baru tertempel di 48 rumah karenakan material stiker tersebut belum selesai dibuat.

“Data nama penerima PKH ini adalah nama lama, akan tetapi telah melalui pembaharuan bilamana ada yang telah meninggal atau mengundurkan diri,” katanya.

Sementara terkait pemasangan stiker, dilakukan dalam 2 hari yaitu sejak tanggal 28 sampai 29 April 2020.

“Sedangkan penyerahan bantuan tersebut dilakukan pada minggu kesatu atau minggu kedua.  Saat penempelan stiker PKH tersebut, kami pendamping didampingi sekertaris serta babinmas,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Waringin Jaya, Rusdiono menerangkan, Bansos Provinsi Jawa Barat untuk Desa Waringin Jaya hanya mendapatkan kuota sebanyak 78 orang.

“Ini baru disalurkan kepada penerimanya sebanyak 55 orang dan pengiriman itu melalui pos dan giro,” ucapnya.

Sementara ditempat terpisah, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md mengaku prihatin karena Desa Waringin Jaya yang memiliki kurang lebih 6500 kepala keluarga hanya mendapat kuotan sedikit, bahkan pihak desa telah mengusulkan 5500 data tambahan.

“Jumlah kuota yang diberikan tersebut tentunya tidak seimbang dengan jumlah yang diajukan. Sehingga saat ini banyak masyarakat yang gigit jari lantaran tidak mendapatkan bantuan. Maka hal ini sejatinya jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, imbuh Jonny, di beberapa daerah di Jawa Barat bantuan juga banyak yang tidak tepat sasaran. Di mana ada warga mampu justru mendapatkan bantuan, sehingga lansia yang tinggal di gubuk tidak mendapat apapun.

“Kita dapat informasi dari Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Di mana ada seorang nenek-nenek, hidup sendirian tidak mendapat bantuan apapun, sedangkan orang mampu yang bekerja sebagai sopir makanan mendapatkan bantuan, artinya bantuan masih tidak tepat sasaran. Kejadian ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi di Kabupaten Bogor. Sehingga GMPK mendesak pemerintah meninjau ulang dan melakukan evaluasi atas penyaluran bansos,” pungkasnya. (Albert)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook