Warga Cileungsi Kidul Menanti Bantaun Presiden

BOGOR, INDONEWS — Pemerintahan Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sudah melakukan pemasangan stiker bansos PKH dan BPNT (Kartu Sembako), sesuai arahan dan imbauan Bupati Bogor Ade Yasin kepada seluruh pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bogor, Sabtu (2/05/2020).

Sekdes Cileungsi Kidul, Gugun Gunawan saat ditemui Indonews di ruang kerjanya, Senin (04/05/2020), mengatakan, pemasangan stiker bansos dilakukan karena mengikuti aturan yang ada.

“Pemerintahan Desa Cileungsi Kidul sudah memasang stiker bansos PKH dan BPNT (kartu sembako). Di Desa Cileungsi Kidul ada sebanyak 99 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari penerima manfaat PKH sebanyak 41 KK dan penerima manfaat BPNT (kartu sembako) sebanyak 58 KK,” ungkapnya.

Dari semua keluarga penerima manfaat, tambahnya, bahwa rata-rata tingkat kehidupan warga penerima manfaat masih masuk kategori miskin.

“Pendataan kami lakukan melibatkan RT, RW. Jadi yang merasa mampu belum ada, dan belum ada pengalihan bantuan. Seandainya pun nanti ada penerima manfaat yang meninggal akan dialihkan ke ahli waris atau keluarga miskin lainnya yang layak menerima bantuan, juga penerima manfaat yang sudah mapan dalam kehidupannya,” ungkapnya.

Saat ditanya terkait BLT Dana Desa (DD), Gugun Gunawan mengatakan masih mendata warga yang layak menerima agar bantuan tidak dobel.

“Sampai saat ini masih mendata warga yang benar-benar layak menerima BLT DD (Dana Desa) akibat terdampak Covid-19. Jadi harus benar-benar pendataannya supaya tepat sasaran dan penerima tidak double menerima bansos. Besaran DD kan Rp 900 juta, jadi kalau 30 persennya berarti sebanyak Rp 270 juta, artinya jika mengacu ke nominal bantuan Rp 600ribu per KK sesuai instruksi Menteri Desa PDTT, berarti yang dapat sebanyak 150 KK,” jelasnya.

Gugun mengaku saat ini menunggu perbup yang pasti karena ada revisi terkait nominal, apakah nantinya tetap per KK diberikan sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan atau diberikan sebesar Rp300 ribu selama tiga bulan.

“Jadi memang harus transparan dan berkeadilan. Untuk data warga penerima BLT DD di wilayah Desa Cileungsi Kidul sebanyak 150 KK, jadi sesuai aturan pemerintah sebesar Rp 600 ribu per KK selama tiga bulan. Tapi seandainya dari Perbup mengatakan Rp 300 ribu per KK, ya warga Desa Cileungsi Kidul bisa bertambah data penerimanya yaitu sebanyak 300 KK. Jadi kita menunggu perbup dulu,” jelasnya.

“Terkait Bantuan Presiden (Banpres) kita sudah data warga Desa Cileungsi Kidul sebanyak 2100 KK, tapi sampai saat ini belum ada informasi atau kejelasan kapan bantuan itu datangnya. Jadi kita masih menunggu,” tutupnya. (Marlon)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook