RSUD Cibinong Dinilai “Dikendalikan” Persatuan Jurnalis Indonesia Demokrasi

Jumpa pers di RSUD Cibinong, Jumat (8/5/2020)

BOGOR, INDONEWS —Terkait pemberitaan dengan judul “Surat THR RSUD Cibinong Bikin Heboh” yang menyeret nama Ketua DPC PJID Kab. Bogor W. Marulak Marpaung dan LSM Fakta, membuat ramai pergunjingan di kalangan awak media dan LSM yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dengan adanya pemberitaan tersebut, Ketua DPC PJID W. M. Marpaung mengundang sebagian insan pers untuk hadiri pada acara jumpa pers di RSUD Cibinong, guna mengklarifikasi permasalahan surat klarifikasi yang ditandatangani dirinya, Jum’at, 8 Mei 2020.

Saat Indonews datang, pertemuan antara pihak RSUD, LSM Fakta dan PJID Kab. Bogor dan beberapa awak media yang diundang sedang berlangsung di salah satu ruangan di RSUD Cibinong. Tidak lama berselang, disayangkan, karena Ketua DPC PJID Kab. Bogor W. Marulak Marpaung menyatakan agar yang bukan anggota PJID keluar ruangan.

Padahal diketahui sebelumnya, pertemuan tersebut adalah Konfrensi Pers yang bertujuan untuk menyampaikan pernyataan atau statement atau suatu informasi oleh organisasi atau individu dimana sumber berita (narasumber) mengundang wartawan dan perwakilan media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Publikasi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak.

Tetapi situasi semakin tidak jelas dimana pertemuan tersebut dibubarkan tanpa ada hasil yang jelas. Masih di RSUD Cibonong, namun di ruangan yang berbeda, salah satu orang belakangan diketahui Bobi selaku Wakil Ketua DPC PJID Kab. Bogor mempertanyakan tentang pemberitaan yang ada di Indonews. Dimana mereka tidak terima akan pemberitaan didalamnya, yang menurutnya belum ada konfirmasi terlebih dahulu.

Ketika dijelaskan oleh salah satu wartawan Indonews bahwa pemberitaan tersebut adalah hasil dari konfirmasi tetapi tetap tidak menerima. Dengan begitu, Indonews siap disomasi terkait pemberitaan tersebut jika memang tidak sesuai, sebab berita yang disajikan sudah memenuhi unsur pemberitaan dan didalamnya terdapat pernyataan Ketua PJID sesuai hasil konfirmasi.

Sementara itu, Anggota DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Nino menyayangkan sikap RSUD Cibinong yang tidak berkutik ketika acara “dikendalikan” PJID.

“Kami menyayangkan kenapa ketika ada wartawan non anggota PJID mengikuti jumpa pers untuk menggali informasi justru dilarang mengikuti, dan RSUD tidak bisa apa-apa seolah mereka tunduk kepada PJID, apakah ini ada intimidasi. Dan, bukankah itu bertentangan dengan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta,” ujar Nino.

Ia kemudian menambahkan, sangat jelas bahwa wartawan dalam melaksanakan tugasnya dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999.

Lebih lanjut, Nino juga mengimbau kepada rekan-rekan wartawan, khususnya Indonews yang “diusir” dalam acara tetap selalu mengedepankan etika sopan santun dalam melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik serta professional.

Nino menerangkan, permasalahan ini muncul ketika ada dugaan bahwa RSUD Cibinong membagi-bagikan THR kepada wartawan.

“Namun tidak jelas, wartawan yang mana, karena temen-temen di Indonews dan wartawan media lainnya banyak yang mengaku tidak mendapatkan. Bahkan mereka mengatakan kalaupun diberi bentuk THR enggan menerima mengingat dewan pers setiap tahun melarang dinas atau instansi memberikan THR kepada wartawan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Cibinong, H. Toni ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp karena tidak bisa dikonfirmasi langsung, ia tidak menjawab mekipun tanda centang dua pesan WhatsApp menunjukan telah dibaca.

Sebelumnya, Indonews mendapatkan undangan untuk hadir pada acara tersebut. Selain itu, Indonews  bahkan dikirim rekaman telpon antara W. Marulak dengan H. Toni sebagai Wadirut RSUD Cibinong. Bahkan rekaman tersebut sudah ramai di kalangan wartawan lainnya. Rekaman pembicaraan tersebut disebar Ketua PJID, yang tidak menutup kemungkinan bisa terkena UU Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE).

Dalam rekaman terdengar, W. Marulak mengaku tertekan atas permasalahan tersebut dan terancam oleh wartawan lain. Sehingga ia meminta pihak RSUD Cibinong menggelar jumpa pers. (Edison)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook