Kadis DPMD Sesalkan Jika BLT-DD Dipotong, Camat Akan Melaporkan

Ilustrasi. (foto: Lampost.co)

BOGOR, INDONEWS – Terkait adanya dugaan pemotongan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor beberapa hari kemarin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor Ade Jaya menyesalkan jika benar hal itu terjadi.

“Kalau memang benar ada pemotongan, kami sangat menyesalkan tindakan tersebut. Tidak boleh ada pemotongan sepeserpun atas BLT-DD atau bansos apapun karena bantuan tersebut diperuntukan bagi keluarga miskin terdampak Covid-19.  Bantuan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban mereka (masyarakat, red),” jelas Ade Jaya saat dihubungi Indonews di Bogor, Jumat (29/5/2020).

Sebelumnya diberitakan, masyarakat Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengaku bantuan yang diterima diduga dipotong oknum ketua RT sebesar Rp.200.00.

“Tidak utuh pak. Bantuan dari pemerintah dipotong sebesar Rp200 ribu oleh ketua RT. Entah untuk apa. Dengan adanya potongan ini, jelas keberatan. Ini kan hak penerima yang seharusnya utuh diterima,” ujar salah seorang warga yang meminta tidak ditulis namanya, demi keamanan, Kamis (28/5/2020).

Sementara itu, Camat Babakan Madang, Cecep Imam Nagarasid, S.E., M.Si. saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa pihak desa sudah melakukan rapat dengan para ketua RT untuk membahas adanya dugaan pemotongan bantuan.

“Pihak desa dan RT sedang rapat. Tapi sampai saat ini belum ada laporannya. Intinya semoga semua bisa diselesaikan melalui mausyawarah tadi,” ujar Cecep.

Ditambahkan, berdasarkan laporan dari penjabat Kades Sumur Batu, mekanisme penentuan banyaknya BLT DD sudah sesuai melalui mekanisme musdesus (musyawarah desa khusus). Hanya, kata dia, saat pembagian bantuan perlu dievaluasi.

“Ya bentuknya tadi melalui rapat musyawarah, kenapa ada kejadian seperti itu dan sedang ditelusuri. Dan Insha Allah semuanya akan ada jalan untuk diselesaikan,” tuturnya.

Cecep menjelaskan, musyawarah yang dilakukan untuk menelusuri dimana letak permasalahannya dan siapa yang memiliki rencana mengambil dana itu.

“Sampai saat ini saya belum mendapat laporan dari penjabat kades. Ini saya posisi masih di kantor menunggu laopran dari yang bersangkutan,” jelasnya.

Disinggung tindakan apa yang akan diambil jika benar dana tersebut dipotong, Cecep mengatakan akan melaporkannya ke pimpinan dengan tembusan Bawasda, intansi.

“Itu nanti yang akan melakukan pemeriksaan pendalaman mengenai kejadian tersebut. Dan terus terang saya merasa prihatin. Semoga ini tidak terulang di desa lain, khuususnya  di Kecamatan Babakan Madang, umumnya se Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait mendesak pihak desa mengusut tuntas dugaan pemotongan bantuan tersebut. Jika benar ada potongan, Jonny meminta pelakunya disanksi berat.

“Memotong bansos sama dengan korupsi. Dan sanksinya adalah hukuman mati. Jadi kasus ini jangan disepelekan, harus diusut tuntas,” ujar Jonny.

Jonny menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengingatkan, siapapun melakukan tindak pidana korupsi saat bencana, seperti pandemi virus corona yang terjadi saat ini dapat diancam pidana mati.

“Kita sedang menghadapi wabah Covid-19. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi, tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat, korupsi saat bencana ancaman hukumannya pidana mati. Hal ini pernah disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu,” jelas Jonny.

Lebih jauh ia memaparkan, Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

“Dalam penjelasannya frasa ‘keadaan tertentu’ itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,” katanya.

Karena itu, dalam kesempatan memberi arahan kepada seluruh kepala daerah terkait pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa percepatan penanganan Covid-19, Firli Bahuri mengingatkan pengadaan barang/jasa terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA), dan KPK minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana.

Seperti diketahui, imbuh Jonny, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Status bencana Nasional ini berimplikasi secara hukum terhadap aspek penanganan corona di Indonesia.

“Maka saya tegaskan, pidana mati bagi koruptor dana bencana secara hukum bisa diterapkan karena itu merujuk kepada Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001. Pada Pasal 2 Ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati bisa dijatuhkan,” tambahnya.

“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ini adalah keadaan yang dapat dijadikan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Berdasarkan Undang-undang, tandas Jonny, siapa yang melakukan korupsi keuangan negara disaat negara dalam berstatus bencana nasional, dapat dihukum mati. (red)

 

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook