Proses Lelang RSUD Ciawi Diwarnai Dugaan Kejanggalan

Staf Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bogor, Koko (kiri)

BOGOR, INDONEWS – Proyek pengadaan belanja modal gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melaui proses lelang dan diikuti ratusan perusahaan dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bogor. Namun, dari ratusan perusahaan yang mengikuti lelang tersebut, hanya 16 yang melakukan penawaran dan masuk dalam proses selanjutnya. Hal ini kemudian dianggap janggal oleh perusahaan lain.

Proses menuju agar terpilih menjadi pemenang memang bukan hal yang mudah. Semua berlomba dan berkompetisi dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kantor Dinas ULP. Namun kemudian hanya satu yang akan jadi pemenang.

Ada yang menarik perhatian dalam proses ini, ternyata pemenang tender tersebut perusahaan yang urutan paling akhir dalam penawaran.

Ketika dikonfirmasi, salah satu perusahaan yang melakukan sanggahan merasa keberatan karena dikalahkan secara tidak logis.

“Kami digugurkan karena ada persyaratan yang belum lengkap, yaitu tidak melampirkan BPJS  3 bulan terakhir. Padahal jelas kami punya bukti bahwa kami telah mengupload BPJS tersebut,” jelas salah satu pengusaha, Hari Purnomo, Kamis (11/6/2020).

Di tempat terpisah, salah satu staf ULP, Koko menyebutkan bahwa ULP dalam proses lelang ini sudah sesuai mekanisme yang berlaku.

“Adapun peserta tender tersebut diikuti dari semua perusahaan yang ada di Indonesia. Siapapun pemenangnya, itu adalah hasil dari proses yang sudah sesuai. Kalaupun ada yang merasa tidak sesuai atau keberatan, bisa melakukan sanggahan,” terangnya saat dikonfirmasi Indonews di Kantor ULP Kabupaten Bogor.

Minim Fasilitas Kesehatan

Sementara itu, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonni Sirait menyangkan minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Bogor, sehingga menjadi perhatian dan prioritas pemerintah provinsi.

“Kita tahu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucurkan dana tidak sedikit untuk menambah fasilitas pelayanan kesehatan untuk Kabupaten Bogor. Ini karena Kabupaten Bogor minim fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, fasilitas kesehatan di Tagar Beriman harus ditambah agar masyarakat bisa terlayani maksimal.

“Sedangkan proses pembangunan rumah sakit yang jadi prioritas pemerintah, harus melalui aturan, yaitu proses lelang agar proses tersebut tidak melanggar aturan dan jangan sampai menjadi pesanan atau kepuasan bagi oknum yang tidak jelas yang mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan golongan atau pribadi,” pungkasnya. (Aln)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook