Ketua GMPK: e-Warong Harus Ringankan Beban Rakyat Kecil

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jonny Sirait

BOGOR, INDONEWS,- Program sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Demikian disampaikan Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md.

Seperti halnya program BPNT, kata Jonny, program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Untuk program Sembako, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

“Program sembako dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur nontunai, sinyal telekomunikasi dan akses geografis, dengan memberlakukan mekanisme khusus untuk wilayah-wilayah dengan kendala akses tersebut,” jelas Jonny saat dihubungi lewat telpon selulernya, Selasa (23/6/2020).

Bantuan program Sembako disalurkan melalui sistem perbankan, yang diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal. Ke depannya, program Sembako diharapkan juga dapat diintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan.

“Pedoman Umum Program Sembako ini merupakan penyempurnaan Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai sebelumnya dan dapat digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bank penyalur, e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait lainnya,” jelasnya.

Dijelaskan, warung elekronik gotong royong (e-warong) menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai bagi warga tidak mampu. Dengan sistem ini setiap bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai menggunakan sistem perbankan. Tujuannya untuk mengurangi penyimpangan, kemudahan kontrol serta tepat sasaran, waktu dan jumlah.

“Namun kita sayangkan, di Kabupaten Bogor muncul isu harga sembako yang dijual justru lebih mahal dibandingkan harga pasar. Sejatinya e-Warong itu untuk meringankan beban rakyat kecil, bukan malah merugikan,” ujarnya.

Menurutnya, segala bentuk pelanggaran pada BNPT termasuk e-warong dapat dikenakan sanksi tegas, hingga penutupan bagi e-warong. Kementerian Sosial (Kemensos), kata dia berkomitmen mengawal penyaluran BPNT agar tepat sasaran, yaitu untuk KPM. Sanksi tegas siap diberikan terhadap segala bentuk penyelewengan.

 

“Dalam skema BPNT, setiap KPM menerima dana bantuan. Uang tersebut ditransfer kepada setiap keluarga. Kemudian, mereka membelanjakan uang tersebut menggunakan kartu debit untuk membeli beras dan telur di e-Warong. Namun jika kedapatan ada KPM yang membeli selain beras dan telur di salah satu e-Warong, maka e-Warong tersebut akan segara dicabut izinnya. Pun demikian, jika pengelola e-Warong melanggar, bisa ditutup,” ujarnya.

Sejauh ini, pelanggaran tersebut terjadi di Kabupaten Bogor meski Kemensos ketat membatasi kapasitas warung. Terlebih, e-Warong dibangun bersama para pendamping.

“Pelanggaran ini yang sangat kita sayangkan. Dalam hal ini semua pihak terkait harus proaktif dalam mengawasi keberlangsungan e-Warong. Jangan malah jadi ajang memperkaya diri sendiri,” pungkasnya. (Rd)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook