Saber Pungli Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di SMPN 1 Cileungsi

BOGOR, INDONEWS – Guna menindaklanjuti aduan masyarakat terjait dugaan pungutan liar di SMP Negeri 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, DPDGerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor mrlaporkannya ke Saber Pungli Polres Bogor, Januari 2020 lalu melalui surat.
Lalu, Kasiwas Polres Bogor Ipda Sururudin menyebutkan bahwa pihaknya dalam kasus ini sudah melaporkannya kepada pimpinan dan sudah berkoordinasi dengan pihak Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa waktu yang lalu.

Pada Rabu, (23/06/2020) tim GMPK mempertanyakan laporan kepada tim Saber Pungli Polres Kabupaten Bogor.
“Laporan sudah kami terima dan sekarang sudah didisposisikan ke bagian tipikor. Kami akan selidiki dan tindaklanjuti lagi dugaan korupsi di SMPN 1 Cileungsi,” kata anggota tipikor.
Dasar Hukum
Sementara unsur masalah pertama dalam laporan ini, diantaranya sesuai Permendikbud Nomor 44 tahun 2012. Sangat jelas dibedakan antara pungutan, sumbangan pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.
Juga dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016, pada Pasal 10 ayat (2), penggalangan dana dan sumber pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Mendikbud nomor 75 tahun 2016 adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan suatu pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat disepakati para pihak.
Firman, anggota GMPK menjelaskan, kasus ini harus segera berakhir, dan dugaan pungutan luar di SMPN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor sebesar Rp 1,5 juta terhadap orangtua yang dalihnya untuk pengadaan AC di sekolah harus dihentikan.
“Untuk perkara ini, kami GMPK tidak akan tinggal diam. GMPK akan terus mengawal kasus ini demi upaya menciptakan Kabupaten Bogor bebas korupsi,” tambahnya.
Atas kasus ini, imbuh Firman, Disdik Kabupaten Bogor harus menjadikan bahan evaluasi agar tak ada lagi praktik pungli di sekolah yang dapat merugikan masyarakat.

“Jenis pungli ini sudah banyak direkayasa agar tak terendus hukum. Seolah pungli itu legal tidak melanggar, tapi jika kita lihat dari aturan dan Undang-undang, maka terlihat mana pungli mana sumbangan. Pungli itu dipatok dan harus, kalau sumbangan tidak ada ikatan dan tidak wajib,” pungkasnya. (Alnieno)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook