Pedagang di Alun-alun Jonggol Keberatan Harga Sewa Lahan

Alun-alun Jonggol

BOGOR, INDONEWS — Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan program prioritas setiap desa. Bumdes dinilai bisa menambah pendapatan desa jika hal itu dikelola dengan benar dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan.

Saat ini beberapa desa sudah menjalankan program itu dan sudah bisa menyerap produk lokal ataupun produk rumahan serta menggiatkan potensi yang ada dan mengkoordinir para pedagang untuk diajak kerjasama demi mencapainya keberhasilan dalam keuntungan dan bisa menambah pendaptan desa.

Dalam pengelolaan Bumdes, kepala desa dan staf atau pun jajarannya tidak boleh ikut campur tangan didalamnya. Sebab, Ketua Bumdes harus dari orang luar jajaran pemdes. Camat dan Kepala desa tugasnya hanya sebagai pengawas dan pemantau dalam pengelolaan.

Saat ini, banyak pemdes yang kategori mandiri. Bumdesnya sudah berjalan serta sudah telihat ada perkembangan, tapi tak sedikit pula di beberapa desa yang baru akan mulai menjalankan program tersebut. Hal inilah yang sekarang dilakukan Pemdes Desa Jonggol.

Saat ini, Bumdes Jonggol sedang menggiatkan pengelolaan pedagang kaki lima di Alun-alun Jonggol. Beberapa tempat berjualan yang menurut keterangan pedagang dipatok harganya oleh Bumdes.

Harga sewa Rp300.000 per meter sewa awal atau sewa mulai berjualan, dan Rp 600.000 untuk sewa setiap bulan mulai bulan Juli. Namun para pedagang mengaku keberatan dengan harga yang dipatok saat ini.

Yang jadi pertanyaan saat ini adalah, tanah alun-alun itu adalah tanah pemda, namun dipakai Bumdes Jonggol. Apakah Bumdes sudah mengantongi izin dari pemda, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

Saat ini puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun Jonggol dan dikoordinir oleh Bumdes sudah mulai berjualan.

Kades Jongggol, H. Yopi Muhammad Safri SE mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan usulan pemasangan auning di Alun-alun Jonggol ke DPKPP dan sudah dibalas dari pihak terkait dengan tetap mengacu kepada aturan yang ada dan sesuai perda.

“Akan tetapi untuk tahap selanjutnya, kami mengirim surat usulan dari dishub dan Dinas PUPR dan sedang menunggu jawaban. Bumdes membuat aturan untuk pedagang berjualan mulai pukul 16:00 Wib sore sampai pukul 2 :00 Wib. Nah rencana nanti akan dibuka awal bulan Juli akan tetapi rencananya kami akan menghadap Sekda dulu. Saya berharap dukungan dari semua pihak agar hal ini bisa terlaksana karena hal ini sangat positif. Kegiatan ini bisa menyerap pedagang liar dan tak beraturan, lalu Alun-alun bisa tertata rapi,” paparnya.

Menjawab hal itu, Camat Jonggol Andri Rachman juga mengatakan belum berproses sewa tersebut (antara pedagang dengan Bumdes) karena sedang menunggu surat dari sekda (BPKAD) terkait pemanfaatan lahan trotoar.

“Berjualan urusan perut bang, yang terpenting pihak desa dan Bumdes berupaya maksimal dalam rangka penataan alun-alun dan pengelolaan pedagang dengan tetap memenuhi prosedur dan aturan mainnya,” ujarnya. (Firman)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook