Sejumlah Nama Pejabat Pemkab Bogor Terseret Dugaan Korupsi Rehabilitasi Masjid Baitul Faidzin

Ketua Umum Benteng Padjajaran, Doelsamson Sambarnyawa, SH., MH saat melaporkan kasus dugaan korupsi pada rehabilitasi Masjid Masjid Baitul Faidzin kepada Kejari Kabupaten Bogor. (foto: Dok. Pribadi)

BOGOR, INDONEWS – Terkait dugaan korupsi proyek rehabilitasi Masjid Baitul Faidzin Kabupaten Bogor senilai Rp28 miliar, Organisasi Masyarakat Benteng Padjajaran secara resmi melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Ketua Umum Benteng Padjajaran, Doelsamson Sambarnyawa, SH., MH menyebutkan, proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan sangat rapi dan cantik dan melibatkan beberapa oknum pejabat Kabupaten Bogor.

“Maka dari itu, saya Doelsamson Sambarnyawa SH MH Ketua Umum Benteng Padjajaran secara resmi melaporkan dugaan korupsi proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin ke kejaksaan,” ujar Doel, sapaan akrabnya, kepada Indonews, Sabtu (27/6/2020)

Seperti diketahui, katanya, proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin menelan anggaran milyaran rupiah, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

“Dimana sesuai investigasi dan bukti foto-foto yang dimiliki Benteng Padjajaran, banyak dinding yang retak, plafon rubuh, bocor dimana mana, lantai tangga untuk wudhu yang licin dan sebagainya,” jelasnya.

Menurutnya, rentetan kasus dugaan  korupsi proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin, beberapa pejabat Kabupaten Bogor harus ikut bertanggung jawab dan dimintai keterangan oleh kejaksaan.

“Seperti diketahui bersama, bahwa ULP ada dibawah sekda. Ada dugaan kuat sekda ikut berperan dalam menentukan pemenang tender proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin. Saat ini Sekda Kabupaten Bogor adalah Burhanuddin, maka Burhanuddin harus diperiksa sebagai saksi dan dimintai keterangan seputar proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin. Ingat hukum berlaku surut terkait peran sekda sebelumnya yaitu bapak Adang Suptandar,” ujar Doel.

BERITA TERKAIT: Renovasi Masjid Jami Baitul Faizin Diduga Sarat Korupsi

Selanjutnya, masih kata Doel, Kepala BPKAD. Dimana sebagai juru bayar pemda perlu untuk dimintai keterangan lebih lanjut karena ketika kontraktor melakukan penagihan harusnya dicek terlebih dahulu apakah proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin sudah benar benar beres, sesuai dengan yang diharapkan, jika tidak sesuai BPKAD berhak untuk menahan, Kepala BPKAD saat ini juga harus diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait peran kepala BPKAD sebelumnya yaitu, Rustandi.

“lalu Kepala Dinas PUPR sebagai pengguna anggaran (PA). Dinas PUPR bertanggung jawab atas pengawasan dan teknis. Kepala Dinas PUPR saat ini juga harus diperiksa sebagia saksi dan dimintai keterangan terkait peran Kadis PUPR sebelumnya yaitu bapak Yani Hasan,” katanya.

Kemudian, lanjut Doel, Pejabat pembuat komitmen PPK atas nama Bambang. Yang bersangkutan harus diperiksa dan dimintai keterangan.

“Banyak pihak yang harus dimintai keterngan, seperti kontraktor pelaksana PT Multi Gapura Pembangunan Semesta, konsultan pengawas, konsultan perencanaan, managemen konsultan, CV Sasana Karya, CV Trinaya Bersinar dan CV Kolam Intan Prima,” lanjutnya.

“Demikian kami sampaikan agar kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin dapat terungkap terang benderang oleh kejaksaan. Kami siap membantu kejaksaan untuk mengungkap kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin. Kami mohon kepada wartawan baik media online dan cetak untuk terus mengawal kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi masjid Baitul Faidzin,” pungkasnya. (aln/frm)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook