Oknum TKSK Kecamatan Jonggol Diduga Terima Gratifikasi dari Supllier e-Warong

BOGOR, INDONEWS — Carut marut penyelengaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikeluhkan agen e-Warung dan Kepala Desa.

Bahkan ada dugaan oknum petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan tindakan pidana, diantaranya menerima imbalan atau gratifikasi dari supplier (distributor), dan TKSK tersebut mengarahkan agen e-warung untuk kerja sama dengan distributor yang sudah ditentukan.

Agen e-Warung yang tidak mau disebutkan namanya mengaku bingung dengan arahan TKSK yang mengharuskannya mengambil sembako di supplier yang sudah ditentukan.

Namun, menurutnya, dengan adanya tuntutan untuk mengambil beras dan bahan pokok lainnya dari supplier yang sudah ditunjuk, maka dia tidak bisa apa-apa.

Agen e-Warung ini mengatakan bahwa bahan pokok yang dikirim supllier tidak akan mencapai nominal harga Rp200.000, paling hanya Rp160.000.

“Dan dalam hal ini saya hanya menerima upah gesek mesin EDC Bank BNI sebesar Rp3.000 per keluarga penerima manfaat (KPM), bukan keuntungan dari hasil penjualan sembako seperti warung pada umumnya,” jelasnya.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 28 tahun 2018 Tentang TKSK, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), bahwa dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya TKSK tanpa imbalan.

Di Pasal 7 juga disebutkan TKSK memfasilitasi untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Kesejahteraan Sosial di Kecamatan dalam bentuk, pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan atau rujukan.

Saat di konfirmasi via telepon, TKSK Kecamatan Jonggol Dudi mengatakan, berkaitan fee yang diterima dari supplier PT. SPS itu bukan fee, tapi itu hanya uang lelah yang nominalnya pun tidak seberapa.

“Paling sekitar Rp1,5 juta sampai Rp2 juta dari pihak PT. SPS berikan kepada saya setiap penyaluran per bulan dan awal terjadinya kerjasama antara agen dengan PT. SPS itu. Emang benar saya yang mengantarkan pihak PT SPS ke agen, tapi dalam hal ini saya tidak pernah mengarahkan agen e-Warong harus kerjasama sama PT. SPS,” bebernya.

Menurut salah seorang Kepala Desa di Kecamatan Jonggol, kejadian ini sangat disayangkan. Dengan adanya program BPNT yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tapi kenyataanya petani setempat malah tidak bisa jual beras ke agen e-Warong BPNT tersebut, malah disuplai oleh pihak ketiga yang notabene beras berasal dari luar Kabupaten Bogor.

“Sementara Kecamatan Jonggol adalah daerah pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan program sembako BPNT. Faktanya masyarakat petani desa setempat mengeluh karena kesulitan menjual hasil panen, bahkan masyarakat bilang kenapa beras harus disuplai dari distributor sedangkan di wilayah Jonggol pun bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama beras. Dan juga sangat disayangkan pendistribusian bahan pangan yang dikirim PT. SPS mendistribusikan dengan sistem paket yang langsung dikirim ke kantor desa bukan ke agen e-Warong,” paparnya.

“Jelas di dalam pedum pembagian dalam sistem paket sembako tidak diperbolehkan, dan keluarga penerima manfaat bebas menentukan pilihan bahan pangan di agen e-Warong yang ditunjuk oleh Bank,” tandasnya. (Firman)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook