Jual Nama Pemkab Bogor, Program BPNT Diduga Jadi Ladang Bisnis Berkedok Distributor

BOGOR, INDONEWS — Miris, ditengah dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, masih ada saja oknum dan orang-orang tidak bertangung jawab mengambil kesempatan dan keuntungan dari situasi saat ini.

Hal itu mengindikasikan, program bantuan pemerintah bagi terdampak COVID-19 sangat rentan dan banyak ruang penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh oknum tertentu. Seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) reguler melalui Bank BNI dan perluasan Program Sembako tahun 2020 oleh Bank Mandiri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, faktanya penyalurannya diduga tidak sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) Bantuan Sembako 2020 dari Kementerian Sosial RI.

Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Jonggol, agen e-Warong bank BNI dipaksa mengambil paket sembako dari salah satu perusahaan bernama PT. SPS yang pendirinya adalah TKSK Kecamatan Cariu. Menurut informasi, mereka dibekingi pejabat Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan pihak BNI Cabang Cibinong, dan dalam aksinya didukung oleh TKSK Kecamatan Jonggol agar e-Warong menerima paket sembako dari PT. SPS dengan sistem kontrak pengadaan bahan pangan untuk program BPNT.

Di sisi lain, pada program perluasan BPNT yang disalurkan melalui agen e-Warong Bank Mandiri sebagai distributor adalah PT. BCG dengan sistem membentuk Direktur Kecamatan (Dircam) dengan tugas diduga memaksa agen e-Warong Bank Mandiri untuk membuat kerjasama pengadaan paket sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako 2020, lagi-lagi mengatasnamakan rekomendasi dari pendopo Kabupaten Bogor, sampai pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor pun dibuat tidak berdaya.

Menurut pengakuan salah satu agen e-Warong Bank Mandiri sebagai penyalur bantuan sembako 2020 (BPNT) perluasan, ia diancam oleh oknum Dircam Jonggol, bahwa kalau dia tidak mau kerjasama dengan PT. BCG, maka mesin EDC untuk gesek KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) akan dicabut, sedangkan yang berhak mencabut EDC dan penunjukan agen adalah pihak Bank Mandiri.

Dalam Pedoman Umum Sembako 2020 diantaranya E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program. Sedangkan untuk KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako dan KPM berhak memilih e-Warong terdekat.

Pedum Bantuan Pangan atau BPNT terindikasi dibuat mandul oleh oknum-oknum yang punya kepentingan, karena kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada KPM, agen e-warong dan masyarakat pada umumnya.

Tim Koordinasi Bansos Pangan  Kabupaten Bogor dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan Jonggol seharusnya segera mengambil langkah-langkah untuk pembenahan carut-marutnya penyaluran program bantuan sembako yang jelas-jelas melanggar Pedum Program Bantuan Sembako 2020 di Kecamatan Jonggol, yang berdampak merugikan KPM dan agen e-warung yang ditunjuk oleh Bank BNI maupun Bank Mandiri, di sisi lain pihak distributor yang meraup keuntungan diatas penderitaan masyarakat (KPM), tujuan pemerintah dengan program bansos sembako untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pun menjadi gagal, karena distributor mengambil bahan pangan dari luar wilayah setempat dengan harga di atas HET (Harge Eceran Tertinggi) setempat. (Jaya)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook