Maraknya Prostitusi Terselubung di Kota Wisata, Kades Ciangsana Angkat Bicara

BOGOR, INDONEWS — Kabupaten Bogor menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif sesuai Perbup Nomor 40 Tahun 2020. Berdasarkan hasil rapat evaluasi pelaksanaan PSBB di Bodebek melalui video conference bersama Gubernur Jawa Barat, Kabupaten Bogor masih berada dilevel tiga, namun angka rata-rata penularan (RT) sudah menurun pada angka 0,66, sehingga memungkinkan untuk menerapkan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat aman dan produktif mulai tanggal 3 Juli 2020 hingga 16 Juli 2020.

Berdasarkan hasil kajian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, beberapa sektor telah dilonggarkan dan boleh beroperasi, akan tetapi ada beberapa tempat yang belum boleh beroperasi, diantaranya aktivitas di villa hanya diperbolehkan untuk digunakan oleh pemiliknya dan aktivitas gym, spa, panti pijat atau refleksi, bioskop, serta karaoke ditutup alias tidak boleh beroperasi.

Peraturan pemerintah sudah disahkan dan harus ditaati. Akan tetapi masih banyak yang mengabaikan dan melanggar aturan tersebut, sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan harus diambil tindakan secara tegas.

Seperti yang terjadi saat ini, di Kota Wisata Sentra Eropa, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor puluhan tempat spa dan panti pijat atau refleksi masih buka, bahkan diduga tidak mengindahkan aturan pemerintah daerah tentang PSBB. Mirisnya lagi, THM, spa juga panti pijat diduga kuat menjadi sarang prostistusi terselubung dan tanpa izin.

Terkait maraknya kegiatan itu awak media meminta tanggapan Udin Saputra SH selaku Kepala Desa Ciangsana. Saat ditemui ditengah meninjau Rapid test di Kota Wisata, Jumat (10/7/2020), Udin mengatakan bahwa terkait hal itu pemdes sudah sering mengimbau dan mensosialisasikan pada warga kota wisata, khususnya tempat tersebut untuk tidak beroperasi akan tetapi masih banyak tempat tersebut yang membandel.

“Hal penindakan, Pemdes Ciangsana tidak punya kewenangan, karena kewenangan penuh ada pada kecamatan, yaitu Satpol PP. Saya berharap kepada pihak yang tekait untuk segera ditertibkan serta ditindak tegas agar nantinya tidak meresahkan masyarakat,” pungkasnya. (Firman)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook