Tak Terima Diberitakan, Oknum TKSK Ciomas Diduga Intimidasi Wartawan

BOGOR, INDONEWS — Carut marutnya penyelengaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dikeluhkan sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM), alhasil sejumlah pemberitaan terkait hal tersebut intens disajikan agar masyarakat tahu perkembangannya serta menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dinas sosial selaku penyelengara program tersebut untuk bisa lebih baik dan sesuai pedum (pedoman umum).

Beberapa desa telah ditemukan banyak keluhan terkait tidak sesuai pedum mekanisme pedistribusiannya serta prodak yang yang dijual e-warong selaku toko yang ditunjuk oleh pihak mandiri harganya diduga tidak sesuai harga pasaran.

Dalam program BPNT baik perluasan maupun PKH (KKS), Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah memberikan tugas kepada TKSK dan jajarannya sebagai pendamping serta mengawasi mekanisme pendistribusian dan mengawasi prodak yang diterima KPM agar pelaksanaannya lancar dan sesuai pedum.

Dalam hal pemberitaan, media pun selalu mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pihak TKSK kecamatan terkait keluhan KPMserta mekanisme pendistribusian BPNT.

Namun ironis, pada Jumat (24/7/2020) wartawan mencoba mengubungi kembali TKSK Ciomas melalui Whatsapp, tanpa diduga oknum tersebut marah dengan tidak jelas serta terkesan meremehkan profesi wartawan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait angkat bicara. Menurutnya, oknum TKSK diduga telah mengintimidasi wartawan serta meremehkan profesinya.

“Sesuai dengan apa yang diceritakan wartawan, saya rasa oknum tersebut telah mengintimidasi dan melecehkan profesi wartawan. Padahal kita tahu, wartawan dal tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 pasal 18 dan pasal 4  ayat (3) yang bunyinya; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemdian, dalam menjalankan tugasnya, pers dilindungi Undang-Undang,” jelas Jonny, saat dihubungi, Minggu (26/7/2020).

Dia menduga, kemarahan oknum TKSK dipicu karena intensnya pemberitaan terkait amburadulnya mekanisme penyaluran bantuan.

“Padahal jelas, jika ada ketidaksesuaian dalam pemberitaan, siapapun yang merasa dirugikan bisa menempuh hak jawab, hak koreksi dan lainnya. Bukan dengan cara mengintimidasi dan melecehkan profesi, karena itu telah melanggar aturan,” ujar Jonny.

Ia menambahkan, pemberitaan terkait carut marutnya penyelengaraan program BPNT membuat salah satu oknum TKSK di Ciomas menjadi risih sehingga marah dan geram kepada wartawan.

“Seperti diceritakan salah satu wartawan ya, dia menghubungi TKSK untuk konfirmasi terkait temuan di lapangan, namun TKSK tersebut dengan bahasa yang tidak menunjukan bahwa dia orang bagian dari dinas sosial yang seharusnya punya jiwa kesosialan yang tinggi sehingga menjawab bak seorang preman dan terksesan urakan,” ujar Jonny lagi.

Jonny pun berharap wartawan tak lantas gentar dalam menjalankan tugasnya serta menyuarakan kebenaran demi perbaikan semua.

“Gak usah takut, wartawan dalam tugasnya dilindungi Undang-undang. Terus lah bekerja sebaga kontrol sosial dalam menyuarakan kebenaran. Namun tentunya harus dilakukan sesuai aturan dan patuh pada undang-undang,” pungkas Jonny. (frm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook