Ini Syarat Bagi Warga Depok untuk Menggelar Hajatan

Ilustrasi. (foto: Tribunnews.com)

DEPOK, INDONEWS — Warga Kota Depok, Jawa barat kini sudah diperbolehkan menggelar hajatan. Namun acara digelar dengan sejumlah ketentuan yang sudah ditetapkan, sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Depok.

“Dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020 tersebut, salah satunya mengatur tentang kegiatan perayaan khitanan dan kegiatan perayaan pernikahan sudah mulai diperbolehkan,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, Senin (27/7).

Dalam Perwal tersebut diatur mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya tidak boleh ada kontak fisik secara langsung seperti salaman dan pelukan baik antar penyelenggara, tamu maupun antartamu yang hadir. Kuota undangan dibatasi paling banyak 50 orang dalam setiap 1 jam.

“Jika menggunakan tenda terbuka/luar ruangan diatur 50 persen dari kapasitas. Jika menggunakan gedung/ruang tertutup diatur 30 persen dari kapasitas,” tambahnya.

Penyelenggara hajatan tidak boleh menggelar prasmanan. Makanan harus disediakan dalam box atau take away. Warga juga wajib menggunakan masker, menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter dan menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

“Untuk mengakomodasi pekerja seni pada masa Covid-19, kegiatan hiburan yang menyertai perayaan khitanan atau pernikahan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan norma-norma yang berlaku,” ucapnya.

Berkenaan dengan informasi yang beredar terkait dibukanya aktivitas hiburan, pihakya menegaskan bahwa kegiatan hiburan yang dimaksudkan adalah hiburan yang menyertai perayaan khitanan atau pernikahan dan festival seni budaya dalam skala kecil. Hal ini dimaksudkan untuk menggairahkan kembali aktivitas para pekerja seni yang dalam beberapa bulan ini tidak beraktivitas.

“Jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, kami akan melakukan pengawasan dan penertiban. Mari kita maknai seni budaya secara positif sebagai khasanah kekayaan budaya bangsa, kita dapat memilih dan memilah seni budaya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku,” tutupnya. ***

Sumber: merdeka.com
Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook