Pungli Marak di Dunia Pendidikan Kabupaten Bogor, Kemana Saber Pungli?

SMPN 1 Cariu

BOGOR, INDONEWS — Dunia pendidikan sejatinya menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat. Sebab, dari dunia pendidikanlah akan terbentuk anak-anak generasi bangsa cerdas dan berkualitas.

Namun miris, saat ini marak sekolah yang memberikan contoh tidak baik dan dilakukan oknum kepala sekolah untuk memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan secara pribadi. Demikian disampaikan Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, kepada INDONEWS, Kamis (30/7/2020).

“Padahal sudah jelas, dana pendidikan sekolah sudah disuplai pemerintah melalui dana BOS. Artinya, semua kebutuhan sekolah sudah ditanggung pemerintah,” jelasnya.

Dikatakan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan aturan, di antaranya Permendikbud No 60/2011 yang berbunyi; sekolah dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dan peserta didik orangtua atau walinya. Yang dimaksud pungutan adalah penerima biaya pendidikan pada sekolah yang berasal dari peserta didik orang tua atau wali secara langsung maupun tidak langsung.

“Kemudian Permendikbud No 45/2014 yang bunyinya: sekolah dan komite dilarang menjual seragam, termasuk yang tidak boleh dijual di sekolahan adalah seragam batik untuk identitas sekolah dan pakaian olah raga. Pembelian seragam dapat dilakukan di pasar atau toko, bukan di sekolahan. Pembelian dapat dilakukan secara kolektif, tetapi tidak melibatkan sekolahan. Menjual baju seragam atau kain yang dilakukan ke sekolahan, dianggap sebagai pungutan,” ujarnya.

Selanjutnya, tambah Jonny, Permendikbud No 75/2016; Komite sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

“Pemerintah sudah membebaskan biaya SPP di tingkat SD sejak beberapa tahun lalu, sehingga beban orangtua murid menjadi agak ringan, dimana selama ini selalu dikeluarkan selain SPP tersebut. Segala buku pelajaran yang terkait dengan kurikulum juga disiapkan lewat pengadaan buku paket. Tetapi soal pakaian sekolah, seragam dan pakaian olahraga menjadi tangguangan orangtua, sebab hal ini belum pernah masuk dalam agenda bahasan Kemendikbud,” sambungnya.

Namun demikian, imbuh Jonny, ternyata masih ada saja ada pihak sekolah yang mencoba melakukan pungutan di luar biaya-biaya tadi dengan alasan yang sengaja diciptakan. Salah satu sekolah yang diduga melakukan pungutan liar tersebut adalah SMPN 1 Cariu di Jalan Babakan Raden No 805 Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor.

“Kita menerima aduan atau keluhan dari orangtua bahwa mereka mengaku dipungut biaya di masa PPDB sebesar Rp1,575.000 dengan rincian beberapa item. Salah satunya pengadaan pakaian seragam sekolah. Kita juga akan mencoba menindaklanjuti permasalahan ini,” pungkas Jonny.

Sementara itu, saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7/2020), Kepala SMP 1 Cariu, Solihin Hari membenarkan dan mengakui adanya pungutan di sekolah.

“Apa ada yang aneh dengan pungutan tersebut. Dan kenapa sekolah saya saja yang disikapi. Sedangkan di Kabupaten Bogor atau di Jakarta lebih besar pungutannya, dan mereka tidak masalah,” ujar dengan nada tinggi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua LSM KPK Nusantara, Soklar SE ikut angkat bicara. Dia mengatakan, biaya pungutan kepada peserta didik baru untuk sekolah negeri sangat dilarang.

“Apalagi di Kecamatan Cariu, mayoritas pekerjaan orangtua murid itu buruh atau petani, sehingga uang masuk sekolah ke SMPN 1 Cariu sebesar Rp1.575.000 dirasa memberatkan orang tua murid. Pungutan tersebut termasuk pembelian baju seragam sekolah dan buku perpustakaan yang jelas dilarang sebagaimana disebutkan pada Pasal 181 bagian a dalam PP Nomor 17 Tahun 2010, menegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorang maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan,” paparnya,

“Kepala sekolah merasa benar, karena pungutan uang masuk peserta didik baru sudah menjadi tradisi tiap tahun, bukan hanya di SMPN 1 Cariu saja. Makanya harus ada tindakan tegas dari Dinas Pendidikan Bogor untuk memberi sanksi kepada sekolah yang memungut biaya peserta didik baru. Dan yang mengherankan, hingga kini belum ada aksi dari Tim Saber Pungli. Kemana Saber Pungli? Pungkasnya. (Firman)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook