Copot Kepala Sekolah Penjual Seragam, Sekda: Itu Pungli

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin saat dikonfirmasi wartawan.

BOGOR, INDONEWS Bisnis jual beli baju seragam, buku dan kelengkapan siswa lainnya, dilakukan oleh pihak sekolah dan sudah berlangsung cukup lama.Bahkan pada setiap awal penerimaan murid baru, pembelian baju seragam dari sekolah sudah menjadi kewajiban dan harus dibayarkan saat itu juga oleh para orangtua murid.

Antara sekolah yang satu dengan lainnya, tidak sama harganya, alias bervariasi meskipun  sekolahnya sama, seperti SD dan SMP. Ada SMPN yang memungut biaya sebesar Rp.930.000 per siswa, tetapi juga ada yang mematok harga Rp 1 juta bahkan lebih.

Mahalnya biaya seragam dan atribut lainnya membuat para orangtua murid mengeluh. Mereka umumnya menyesalkan sikap sekolah yang harus melunasinya pada awal penerimaan, sementara sistem belajar saja masih lewat online.

“Kenapa tidak diberikan sedikit kelonggaran mengingat saat ini sulitnya mendapatkan uang karena ekonom sulit akibat dampak Covid-19,” ujar salah satu orangtua yang tidak mau disebut namanya.

Terkait dengan hal diatas, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin menegaskan bahwa penjualan baju seragam, buku dan kelengkapan lainnya yang dilakukan oleh pihak sekolah, maka hal itu dianggap sebagai pungutan liar.

Dia terkesan kaget mendengar hal ini, padahal penjualan seragam oleh pihak sekolah sudah berlangsung lama. Burhanuddin juga tidak menjawab ketika ditanyakan sanksi apa yang akan dilakukan kepada  sekolah, malah dengan lihainya mencoba mengalihkan pembicaraan lain.

Untuk diketahui publik, bahwa belum lama ini, Ombudsman sudah menyatakan pelarangan terhadap pihak sekolah untuk menjual seragam, atribut dan buku kepada siswa. Bahkan dianjurkan agar melaporkan ke polisi kalau terbukti ada.

Sementara itu, Ketua DPD LSM GMPK Kabupaten Bogor, Johnny Sirait juga angkat bicara. Menurut dia, penjualan seragam dan buku oleh pihak sekolah kepada murid harus dihentikan.

“Pokoknya semua yang berbau bisnis agar dihentikan, karena selain merugikan para pedagang pakaian seragam di pasaran, juga sangat menganggu konsentrasi para tenaga pendidik (tendik) dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam proses belajar-mengajar,”  tegas Jonny.

Ditambahkannya, pernyataan Sekda Kabupaten Bogor sangat diapresiasi meskipun hal ini dinilai terlambat.

“Kita mau lihat, beberapa hari kedepan ini, tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemda atau disdik kepada setiap kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli ini. Kalau menurut saya, langsung saja dicopot agar ada efek jera,” ujar Jonny. (oloan/johnner)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook