Tolak Surat Masuk, Puskesmas Cibinong Dinilai Langgar UU Administrasi

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Fraksi PDI Perjuangan Robinton Sitorus saat dikonfirmasi wartawan

BOGOR, INDONEWS — Puskesmas Cibiniong dinilai melanggar Undang-Undang Administrasi akibat menolak surat masuk dari lembaga sosial kontrol masyarakat, sehingga LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupi (GMPK) melakukan konfirmasi ke pihak puskesmas untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Administrasi diesebutkan, bahwa jika instansi atau lembaga menolak surat masuk atau tidak mau menerima surat masuk harus ada keterangan bahwa melalui surat yang menerangkan bahwa mereka menolak dan tidak menerima surat tersebut dengan suatu alasan yang tepat dan masuk akal. Namun sangat disayangkan puskesmas menolak surat tanpa alasan yang jelas seperti tidak mengerti UU administrasi.

Menurut keterangan pihak GMPK, bahwa GMPK telah melayangkan konfirmasi ulang kepada Kepala Puskesmas Cibinong melalui pesan Whatsapp. Pihak puskesmas mengaku bukan menolak surat tersebut.

“Saya dan petugas puskesmas sudah mempersilahkan yang mengantarkan surat untuk meninggalkan surat tersebut ke petugas pendaftaran. Yang kami tolak adalah menandatangani salinan surat tersebut yang disodorkan oleh salah satu oknum pengantar surat. Dan kami katakan untuk memberikan jawaban atas surat tersebut, kami akan konsultasikan dulu ke dinas kesehatan,” demikian pernyataan pihak puskesmas yang disampaikan oleh pihak GMPK kepada Indonews.

Sementara itu, Kasie Dinas Kesehatan Kabupatern Bogor dr. Dion saat ditemui di kantornya mengalu menyayangkan atas penolakan surat yang dikirim LSM GMPK kepada Puskesmas Cibinong.

“Seharusnya mereka terima saja karena surat itu ditunjukan untuk puskesmas tersebut. Nanti saya akan segera berkoordinasi terkait hal ini dengan Kepala Puskesmas Cibinong,” ungkapnya.

Senada Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Fraksi PDI Perjuangan Robinton Sitorus menyayangkan sikap egoisme pihak Puskesmas Cibinong.

“Mereka telah menyalahi aturan. Harusnya mereka memahami UU Administrasi. Dan terkait surat konfirmasi ke puskesmas tersebut, seharusnya mereka menjawab. Apalagi konfirmasi tersebut terkait anggaran yang mereka kelola untuk keterbukaan informasi publik, ya mereka seharusnya lebih transparan, dan kami akan segera berkomunikasi dengan kepala puskesmas agar mereka bisa kooperatif,” ungkap Robinton, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (9/8/2020).

Secara terpisah, Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait menjelaskan, bahwa ada beberapa hal yang harus dikonfirmasikan kepada Puskesmas Cibinong, sehingga pihaknya melayangkan surat.

“Kami sebagai anak bangsa, berbadan hukum dan dilindungi undang-undang memiliki kewenangan untuk melakukan konfirmasi jika ada permasalahan. Konfirmasi yang dilayangkan bukan berarti telah menjustice atau membenarkan bahwa pihak puskesmas bersalah, melainkan kami mencari kebenaran informasi tersebut. Kami menghormati puskesmas sehingga konfirmasi pun kita buat secara resmi, melalui surat. Namun ternyata mereka tidak memahami itu,” ujar Jonny.

Jonny menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU Ormas) memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap organisasi masyarakat.

“Atas dasar Pasal 28 UUD 1945 tersebut dibentuklah UU Ormas untuk menjabarkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap semua ormas dalam menjalankan organisasinya harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Nah kita sudah berada di track tersebut. Namun pihak puskesmas seolah tidak mengakuinya dengan menolak surat kami tanpa alasan jelas dan tanpa surat resmi penolakan. Sehingga hal itu kami anggap telah melanggar UU Administrasi,” papar Jonny.

Seharusnya, imbuh dia, jika Puskesmas Cibinong tak melakukan kesalahan dan tidak merasa bersalah, persoalan ini tidak akan diperumit seperti saat ini. Surat konfirmasi dari LSM/ormas pun sejatinya dijawab sesuai prosedur.

“Nah ada apa dengan Puskesmas Cibinong ini. Konfirmasi saja kok ribet. Ada apa di dalam. Kan kami mewakili masyarakat jadi bertanya. Namun demikian, kita masih berharap pihak puskesmas kooperatif dan bisa menghargai tugas LSM,” pungkasnya. (Jaya)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook