APH di Kabupaten Bogor Dinilai Mandul Tangani Pungli

Ilustrasi

BOGOR, INDONEWS – Serangkaian dugaan pungutan liar (pungli) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai dari dugaan pungutan liar pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), sekolah menjual baju seragam hingga sekolah memungut dana dari orangtua masih luput dari perhatian aparat penegak hukum (APH).

Demikian disampaikan Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md, Sabtu (29/8/2020). Jonny mengaku khawatir, jika praktik pungli tetap dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi APH dan berpotensi membuat pelakunya tak pernah jera.

“Jika saja praktik pungli ini dibiarkan, semua pejabat nakal tidak akan merasa jera, hukum pun akan menjadi mainan bagi mereka. Kemudian kami khawatir, dibiarkannya praktik pungli justru akan terus menjamur di Tegar Beriman,” ujar Jonny.

Pungli Marak di Dunia Pendidikan Kabupaten Bogor, Kemana Saber Pungli?

Pria berdarah batak itu menambahkan, saat ini pelaku pungli dianggap sudah terang-terangan melakukan perbuatan melanggar hukum. Misalnya, ungkap Bang Jon, sapaan akrabnya, salah satu sekolah yang melakukan dugaan pungli tersebut adalah SMAN 1 Citeureup.

Aroma Dugaan Pungli PPDB Tercium di SMAN 1 Citeureup

“Berdasarkan pengaduan beberapa orangtua murid, Rabu (12/8/2020), bahwa saat proses dan mekanisme PPDB lalu dirinya diharuskan membayar sebesar Rp5 juta untuk biaya masuk dan mendapatkan bangku di sekolah tersebut. Padahal anaknya dari kriteria zonasi dan prestasi. Saat ini kasus dugaan belum tersentuh APH. Ini ironis,” ujarnya.

Bang Jon kemudian menyebut dugaan bisnis jual beli baju seragam, buku dan kelengkapan siswa lainnya yang dilakukan pihak sekolah dan sudah berlangsung cukup lama. Bahkan pada setiap awal penerimaan murid baru, pembelian baju seragam dari sekolah sudah menjadi kewajiban dan harus dibayarkan saat itu juga oleh para orangtua murid.

“Antara sekolah yang satu dengan lainnya, tidak sama harganya, alias bervariasi, meskipun sekolahnya sama seperti SD dan SMP. Ada SMPN yang memungut biaya sebesar Rp.930.000 per siswa, tetapi juga ada yang mematok harga Rp1 juta, bahkan lebih,” papar dia.

Membudaya

Jonny menambahkan, ada salah satu kepala sekolah yang menganggap bahwa pungutan tersebut lazim terjadi dan tidak mengherankan. Hal demikian, kata dia, seperti yang pernah disampaikanKepala SMP 1 Cariu, Solihin Hari pada Rabu (29/7/2020) lalu, dimana dia membenarkan dan mengakui adanya pungutan di sekolah.

“Apa ada yang aneh dengan pungutan tersebut. Dan kenapa sekolah saya saja yang disikapi. Sedangkan di Kabupaten Bogor atau di Jakarta lebih besar pungutannya, dan mereka tidak masalah,” ucap Jonny menirukan pernyataan kepsek tersebut.

Jonny menerangkan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan aturan, di antaranya Permendikbud No 60/2011 yang berbunyi; sekolah dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dan peserta didik orangtua atau walinya. Yang dimaksud pungutan adalah penerima biaya pendidikan pada sekolah yang berasal dari peserta didik orang tua atau wali secara langsung maupun tidak langsung.

BACA JUGA: Copot Kepala Sekolah Penjual Seragam, Sekda: Itu Pungli

“Kemudian Permendikbud No 45/2014 yang bunyinya: sekolah dan komite dilarang menjual seragam, termasuk yang tidak boleh dijual di sekolahan adalah seragam batik untuk identitas sekolah dan pakaian olah raga. Pembelian seragam dapat dilakukan di pasar atau toko, bukan di sekolahan. Pembelian dapat dilakukan secara kolektif, tetapi tidak melibatkan sekolahan. Menjual baju seragam atau kain yang dilakukan ke sekolahan, dianggap sebagai pungutan,” ujarnya.

Tindakan Bupati Dinanti

Guna memutus rantai pungli yang khususnya tengah melingkari dunia pendidikan di Kabupaten Bogor, Jonny menyebut tindakan Bupati Bogor Ade Munaroh Yasin dinantikan. Bupati menurut Jonny, terlebih dulu harus berani membenahi dan mengevaluasi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Sebab, katanya, cikal-bakal lahirnya pungli di pendidikan karena adanya ‘kelonggaran’ dari disdik.

“Sejumlah media massa sudah ramai memberitakan permasalahan pungli di dunia pendidikan di Kabupaten Bogor, namun, tidak ada tindakan nyata dari pihak disdik. Pejabat disdik justru terlalu asyik menikmati kursi jabatan. Namun mereka ogah mendengar jeritan orangtua yang menjadi korban pungli,” ujarnya.

Dengan demikian, Jonny berharap Bupati Bogor bernyali mencopot Kadisdik Kabupaten Bogor jika memang tak bisa memanag dunia pendidikan, dan bahkan justru tak peduli dengan adanya pungli.

“Saat ini Kabupaten Bogor benar-benar butuh ketegasan. Dugaan pungli ini harus menjadi perhatian serius semua pihak berkompeten. Jika dibiarkan, jangan harap pendidikan di Kabupaten Bogor maju,” ungkapnya.

Jonny juga menyoroti peran dang fungsi tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Bogor yang sejauh ini dinilainya belum berkutik dalam menangani pungli.

BACA JUGA: Pungli Marak di Dunia Pendidikan Kabupaten Bogor, Kemana Saber Pungli?

“Kita juga pernah melayangkan surat dan bahkan mengadukan adanya dugaan pungli, tetapi sampai saat ini saber pungli masih belum bertaji untuk menangani pungli. Entah pungli ini sengaja dibiarkan atau memang APH yang belum memiliki kemampuan mengungkapnya. Apapun itu, kami sebagai salah satu elemen masyarakat berharap pungli di Kabupaten Bogor segera menjadi perhatian serius. Jika membutuhkan bantuan GMPK, tentunya kami akan siap membantu dari segi apapun demi terwujudnya Kabupaten Bogor bebas pungli,” pungkas Jonny. (bon)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook