Banyak Kejanggalan, GMPK Soroti Pengalokasian DD di Kabupaten Bogor

BOGOR, INDONEWS – Sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan anti korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi telah berkomitmen untuk mengawal penyaluran dana desa (DD). Terlebih, Ketua Umum GMPK yang juga mantan Wakil Ketua KPK, Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Rianto menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi penyaluran DD di wilayah masing-masing.

Atas instruksi tersebut, Ketua GMPK Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jonny Sirait, A.Md proaktif dalam mengawal DD di daerahnya. Namun demikian, pihaknya mengakui belum adanya tindakan konkrit dari aparat penegak hukum (APH) ketika GMPK melaporkan dugaan korupsi DD.

“Kami sebenarnya sudah banyak mengirimkan surat ke sejumlah instansi, lembaga lain ihwal adanya dugaan korupsi. Namun respon dari mereka belum begitu baik. Maka dari itu, selama ini kami berjalan sendiri, berjuang sendiri,” ujar Jonny ketika ditemui di ruang kerjanya, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (1/9/2020).

Teranyar, Jonny mengaku saat ini tengah menyoroti pekerjaan betonisasi jalan desa bersumber dari dana desa (DD) tahap satu anggaran tahun 2020 di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

“Proyek tersebut di Kp. Iringowo RT 01/02. Volumenya, panjang 250 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 0,10 centimeter dan menelan biaya sebesar Rp100 juta. Namun, berdasarkan pengaduan yang diterima betonisasi jalan tersebut diduga dikerjakan asal-asalan, ketebalannya tidak sesuai dengan papan proyek dan kondisi jalan saat ini sudah retak-retak karena kualitas cor dibawah standar,” ungkap Jonny.

Dia mengaku akan terus berjuang menyelamatkan uang rakyat di Desa Sukajaya, jika memang benar ada proyek yang tidak sesuai aturan. Pihaknya mengaku akan mengawal dugaan tersebut dan melaporkannya ke pihak terkait.

“Nilainya memang tidak miliyaran, hanya 100 juta rupiah. Tapi ingat itu amanah Negara. Itu uang rakyat yang harus diselamatkan. Kami meminta APH juga peka atas dugaan korupsi seperti ini. Nanti kita doronglah ya, kita tindaklanjuti dugaan itu,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Jonny mengaku akan mengutus anggotanya, atau bahkan dirinya sebagai ketua untuk beraudensi dengan pihak desa guna mempertanyakan dugaan tersebut.

“Iya, walau bagaimanapun kita harus tanya langsung ke desa. Di lapangan sendiri, masyarakat ingin tahu kebenarannya. Maka atas nama masyarakat kita akan tanyakan atas dugaan tersebut. Saya harap pihak desa bisa menerima audensi kami. Mari kita bicara baik-baik. Kita diskusi. Sampaikan apa yang terjadi sebenarnya kepada masyarakat,” ucapnya.

Selain Desa Sukajaya, GMPK juga menyoroti pengalokasian dana desa di wilayah lainnya, Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur dan Desa Cibadak Tanjungsari.

“Jadi kalau secara agenda, banyak sekali desa yang ingin kami temui. Namun sebaiknya kita laksanakan step by step biar semua berjalan efektif. Semoga desa yang akan kami temui ini bisa menerima niatan baik kami, demi kepentingan umum,” pungkasnya. (sonjaya)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook