GMPK Ingatkan Celah Korupsi Anggaran Kuota Internet

Ilustrasi anak-anak menggunakan gadget. Kemedikbud telah menganggarkan bantuan kuota internet sebesar Rp 9 triliun.

BOGOR, INDONEWS – Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah menyediakan alokasi anggaran subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen senilai Rp 9 triliun.

Jonny juga berharap Kementerian Agama (Kemenag) mampu meniru keberhasilan Kemendikbud dalam rangka menyediakan subsidi kuota internet untuk pelajar dan guru di madrasah serta mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

“Kita tahu peserta didik di lingkungan Kemenag jumlahnya cukup besar, yakni 9,2 juta siswa madrasah, 780 ribu guru madrasah, 1 juta mahasiswa PTKIN. Mereka juga warga Indonesia yang terdampak Covid-19, sama dengan peserta didik di lingkungan Kemendikbud,” ujar Jonny saat dihubungi, Selasa 1 September 2020.

Namun demikian, pria yang karib disapa Bang Jon itu mengingatkan, adanya potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran kuota internet tersebut.

“Tentunya dalam rangka memenuhi kewajiban Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 dan sila ke-2 dan ke-5 dari Pancasila, maka sudah seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud maupun Kemenag memperjuangkan pemenuhan hak bagi peserta didik di lingkungan. Namun ingat, musuh terbesarnya adalah korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Selalu ada celah di sana,” ujar dia.

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor Jonny Sirait

Ia mencontohkan, bantuan sosial (bansos) bagi keluarga terdampak Covid-19 juga telah banyak diselewengkan dan bahkan tidak tepat sasaran. Dengan dimikian, Jonny melalui lembaganya GPMK meminta aparat penegak hukum dan pihak berkompeten lainnya untuk proaktif mengawal bantuan kuota internet.

Bang Jon menyarankan, pemerintah atau kemendikbud menyiapkan scenario jika bantuan tidak efektif, tidak tepat sasaran atau justru kuota tidak digunakan untuk belajar sebagaimana mestinya.

“Saya pikir harus ada sanksi apabila ada pihak yang menyalahgunakan bantuan ini. Kita harus sadar bahwa Negara sudah banyak mengeluarkan anggaran akibat wabah Covid-19. Sehingga sejatinya bantuan yang kembali digulirkan  benar-benar efektif dan bermanfaat,” katanya.

Jangan Picu Cemburu Sosial

Lebih jauh, pria berdarah Batak itu mengingatkan, bagaimana dengan siswa dari kalangan tidak mampu atau tidak memiliki gadget.

“Ini juga harus dipikirkan semua. Jangan sampai bantuan kuota internet menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena tidak semua siswa mampu menggunakan gadget dan bahkan tidak memilikinya,” sambung dia.

Terakhir, Jonny juga meminta pemerintah mencarikan solusi bagi siswa di pelosok yang tidak terjangkau jaringan internet. “Saya yakin, masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dipikirkan, khususnya dalam pengalokasian anggaran. Selain harus mengawasinya, saya harap semua pihak mendukung program pemerintah ini, demi keberlangsungan dan masa depan anak bangsa,” pungkasnya. (boni)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook