Dugaan Penahanan Illegal Iryanto, DPRD Angkat Bicara

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman

BOGOR, INDONEWS – Ramainya pemberitaan di beberapa media massa, baik lokal maupun nasional terkait permasalahan Iryanto, salah satu pejabat di Kabupaten Bogor yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polres Bogor dan telah memasuki beberapa persidangan, sesuai dengan bidangnya, Komisi I (bidang pemerintahan, hukum dan HAM) DPRD Kabupaten Bogor juga ikut berkomentar.

BACA JUGA: GMPK Telisik Keabsahan Perpanjangan Penahanan Iryanto

Dewan yang memiliki tugas sebagai penyampai aspirasi masyarakat pun menjadi bahan menarik untuk dikonfirmasi wartawan, terlebih berdasarkan informasi, bahwa perwakilan keluarga terdakwa Iryanto, Joddy Dwiki Irnanda (putra kedua Iryanto) telah mengirimkan surat audensi kepada DPRD Kabupaten Bogor per tanggal 29 Juli 2020 dengan 3 agenda yaitu pembahasan kasus, memfasilitasi dengan instansi terkait dan meminta DPRD Kabupaten Bogor membentuk satgas pencari fakta dalam kasus tersebut.

BERITA TERKAIT: PN Bandung Berdalih Internet Error, Iriyanto Ditahan Illegal

Berkaitan dengan hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menyatakan bahwa pihaknya belum tahu pasti apa yang menjadi pokok masalah sehingga muncul pendapat keluarga dan kuasa hukum Iryanto adanya pelanggaran HAM.

“Saat ini sidang (atas kasus Iryanto, red) masih berjalan di PN Tipikor Bandung. Kami tidak bisa masuk ke dalam materi perkara,” jelas Usep saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Sabtu (5/9/2020).

BERITA TERKAIT: Sidang Kasus Iriyanto, Dua Saksi Akui Tidak Tahu Target OTT

Dia menambahkan bahwa pihaknya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, sehingga apabila kuasa hukum bisa membuktikan fakta-fakta di persidangan dan tidak terbukti adanya tindak pidana, Usep mengaku yakin hakim akan memutus bebas.

BACA JUGA: Kasus OTT Sekdis DPKPP, Iriyanto Bukan Target Operasi?

Terkait ramainya pemberitaan di media massa, menurut Usep itu adalah hal wajar, agar proses hukum Iryanto berjalan dengan baik.

“Sudah menjadi kewajiban kuasa hukumnya untuk membela hak-hak terdakwa. Karena hakim tidak boleh diintervensi oleh siapapun untuk memeriksa perkara, sehingga memutusnya dengan rasa keadilan,” ujar Usep.

BACA JUGA: Terkuak! Pengacara Iriyanto Cium Aroma Kebohongan PN Bandung Soal Surat Penahanan

Menurutnya, dewan selalu terbuka untuk masyarakat dalam meminta bantuan. Akan tetapi, sambungnya, apabila meminta dewan untuk membentuk satgas pencari fakta, harus dikaji terlebih dulu dan harus ada pansus.

“Apabila ada urgensinya denan tugas dewan, mengapa tidak,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sidang kasus suap mantan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Iriyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Bandung, Senin (24/8/2020) diwarnai aksi protes pengacara terdakwa.

Pasalnya, surat perpanjangan penahanan terdakwa belum diterima pihak pengacara dan terdakwa. Sedangkan majelis hakim mengeluarkan surat putusan perpanjangan penahanan terdakwa yang ditandatangai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung tertanggal 4 Agustus 2020.

Menurut Hakim di persidangan, surat tersebut sudah dikirim melalui email. Namun pihak pengacara atau terdakwa mengaku tidak pernah menerima surat tersebut.

Pengacara Iriyanto Dinalara Butar-butar menyebut hakim telah melakukan pelanggaran serius karena 13 hari terdakwa ditahan, namun pihaknya tidak menerima surat penahanan tersebut.

“Katanya dikirim melalui email. Apa mungkin orang dipenjara dikasih fasilitas untuk buka email. Ini gak masuk akal. Jadi surat perpanjangan penahanan hanya dimiliki majelis hakim. Ini pelanggar serius, melanggar hak azasi manusia (HAM). Orang ditahan lebih dari sejam saja suduah melanggar, apalagi ini sudah 13 hari,” ujar Dina, di PN Bandung, Senin.

Selain itu, tambah Dina, pihak PN Bandung telah melanggar peraturan menteri kehakiman.

“Mereka melanggar. Lembaganya mereka juga yang dilanggar. Dan soal kasus pak Iriyanto ini, Pengadilan Negeri Tipikor Bandung telah melakukan penahanan illegal,” tandasnya. (firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook