Proyek di RSUD Leuwiliang Janggal, PPK Enggan Jawab Perubahan Nilai Addendum

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Slamet Asruhi

BOGOR, INDONEWS – Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, proyek pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang, Kabupaten Bogor menelan uang rakyat sebesar Rp71 miliar yang bersumber dari APBD 2020.

Proyek tersebut dikerjakan PT Sigma, namun tersiar kabar adanya addendum atau perubahan item pekerjaan sebelum penandatangan kontrak, seperti pada bagian tertentu seharusnya menggunakan jaring laba-laba namun diubah menjadi tiang pancang.

Akibat adanya dugaan kejanggalan pada proyek tersebut, warga mempertanyakan terkait pelaksanaan pembangunan RSUD Leuwiliang.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut, Slamet Asruhi yang dikonfirmasi INDONEWS melalui pesan WhatsApp, Selasa (1/9/2020) lalu, menjelaskan bahwa semua perubahan dalam pekerjaan gedung rawat inap RSUD Leuwiliang sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

“Sudah dilakukan kajian dan ditindaklanjuti dengan rapat bersama oleh tim pembangunan gedung rawat inap, kontraktor pelaksana, konsultan MK, perencana, pihak RSUD, tim teknis, PUPR dan tim lainnya yang ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan,” jelasnya.

Kemudian saat ditemui Selasa (9/8/2020), Slamet menjelaskan terkait addendum. Menurutnya addendum tidak diberikan batasan meskipun beberapa kali ada perubahan. Ia juga tidak menampik jika di proyeknya bisa terjadi beberapa kali perubahan tersebut.

“Addendum ini kita lakukan berdasarkan data-data pendukung lengkap, kajian dan dasar yang kuat. Addendum ini kita lakukan setelah atau sedang proses pengerjaan proyek. Addendum kami di bulan Agustus, sedangkan penandatanganan kontrak bulan Juni,” jelasnya.

Addendum dimaksud ialah addemdum item pekerjaan, namun tidak ada perubahan pembiayaan. Padahal item pekerjaan yang dirubahnya itu berpotensi akan merubah sebagain dari konstruksi.

Ditanya soal adanya kejanggalan di proyek tersebut sehingga membuat sidak anggota dewan, Slamet tidak berkomentar banyak dengan dalih dirinya tidak ada di lokasi, saat hadirnya anggota DPRD Kabupaten Bogor. Ia kemudian menanggapi perubahan konstruksi.

“Di dalam kontrak memang jaring laba-laba, kemudian dua bulan kemudian berubah menjadi tiang pancang. Kita ada perubahan SNI, kita uji tanah dan lainnya,” sambungnya.

Ditekan apa yang menjadi dasar-dasar perubahan dan nilai anggaran perubahan dari jaring laba-laba menjadi tiang pancang dan mengapa perubahan dilakukan sebelum dikontrak, Slamet menjawab hal itu melanggar aturan.

“Jika bapak menginstruksikan saya seperti itu, (dilakukan sebelum kontrak, red) maka itu melanggar aturan dan menjerumuskan saya masuk penjara. Saya enggak mau enggak mau sebelum (kontraktor) kontrak dengan saya, kontraktor bisa melakukan pekerjaan di sini. Konsultan perencanaan juga tidak melakukan stripping (pekerjaan pengupasan tanah lapis, red). Yang melakukan stripping adalah perencana. Jadi kalau dilakukan stripping sebelum kontrak, itu melanggar aturan,” ujarnya.

Setelah berkontrak dan melakukan serah terima lapangan, sambungnya, maka kontraktor mulai melakukan pengerjaan di belakangan, termasuk stripping tanah dan lainnya.

Atas adanya addendum tersebut, Slamet menjelaskan adanya perubahan SNI yang secara otomatis menambah item-item pekerjaan tersebut. “Kami di sini, saya selaku PPK berkeinginan gedung yang dibangun ini yang terbaik untuk keselamatan masyarakat dan pegawai. Jadi ketahanan ini sangat penting bagi kami,” jelasnya.

“Pembangunan tersebut menggunakan perencanaan tahun 2016 sehingga menimbulkan adendum,  karena di dalam perencanaan tahun 2016, menggunakan konstruksi SNI yang dipakaikan tahun 2012, bila disesuaikan kondisi saat ini, ya menggunakan tahun 2017,” tambahnya.

Disinggung soal adanya perubahan addendum yang berpotensi merubah nilai anggaran antara jaring laba-laba dan tiang panjang, Slamet tidak menjawab, dengan alasan dirinya hanya menjalankan teknis.

Ketika berulang kali ditanya apakah murah jaring laba-laba atau tiang panjang, dan berapa selisih harga perubahan tersebut, Slamet tetap enggan menjawab. (red)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook