Soal Kasus Iryanto, Kejari dan Polres Bogor “Angkat Tangan”

Kasi Intel Kejari Cibinong Kabupaten Bogor, Juanda (kanan)

LI Dinilai Prematur, OTT Iryanto Disebut Jebakan

BOGOR, INDONEWS – Sidang perkara operasi tangkap tangan (OTT) mantan Sekretaris Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Bogor, Iryanto masih banyak menyisakan pertanyaan pihak terdakwa, khususnya terkait perbedaan pendapat soal pengiriman surat perpanjangan penahanan Iryanto.

Tim pengacara Iryanto, Dinalara Butarbutar mengaku pihaknya telah dirugikan pihak Pengadilan Negeri Bandung karena selama 13 hari Iryanto ditahan tanpa surat perpanjangan penahanan.

“Surat perpanjangan penahanan klien kami belum diterima. Sedangkan majelis hakim mengeluarkan surat putusan perpanjangan penahanan terdakwa yang ditandatangai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung tertanggal 4 Agustus 2020. Menurut Hakim di persidangan, surat tersebut sudah dikirim melalui email. Namun pihak pengacara atau terdakwa mengaku tidak pernah menerima surat tersebut,” ungkap Dinalara usai sidang pada Senin (24/8/2020) lalu.

Berita Terkait: Pengacara: Ada Skenario Penjebakan dalam Kasus OTT Iriyanto

Majelis hakim saat itu menyebutkan surat perpanjangan penahanan dikirim melalui email, namun hingga 24 Agustus 2020, pihak Iryanto tak menerima surat tersebut, sehingga Iryanto dinilai ditahan illegal.

“Jadi surat perpanjangan penahanan hanya dimiliki majelis hakim. Ini pelanggar serius, melanggar hak azasi manusia (HAM). Orang ditahan lebih dari sejam saja suduah melanggar, apalagi ini sudah 13 hari,” ujar Dina.

Sementara itu, saat dimintai komentar terkait ramainya pemberitaan tersebut, Kasi Intel Kejari Cibinong Kabupaten Bogor, Juanda “angkat tangan” karena saat ini perkaranya sudah berada di PN Bandung. Juanda pun memberikan klarifikasi.

“Klarifikasi kami terkait dengan pemberitaan, permasalahan proses persidangan perkara atas nama terdakwa Ir, silahkan semua pihak mengikuti proses persidangan yang selama ini telah berlangsung di Pengandilan Negeri Tipikor Bandung,” ungkap Juanda saat dikonfirmasi Indonews, Selasa (8/9/2020).

Hal ini kenapa, sambung dia, karena proses sidang telah masuk kepada ranah pemeriksaan alat bukti. “Sehingga kemudian kalau kami berpendapat di luar persidangan, takut akan berpengaruh atau membawa dampak terhadap proses persidangan berjalan. Akan lebih elegan dan lebih enaknya kita sama-sama mengikuti persidangan, sehingga fakta-fakta yang terungkap dapat membuka wawasan dan pemahan kita terhadp kasus yang sama-sama kita hadapi,” tutur dia.

Berita Terkait: PN Bandung Berdalih Internet Error, Iriyanto Ditahan Illegal

Secara keseluruhan, pihaknya menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terkait dengan perkara terdakwa Ir, hanya mendorong untuk mengikuti persidangan di PN Tipikor. “Sehingga pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan tata persidangan lebih konfrehensif dan sesuai apa yang dimunculkan di persidangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, aparat Polres Bogor yang ikut dalam OTT, AKP Benny Cahyadi saat dimintai keterangan enggan menjawab. Ia meminta wartawan untuk melakukan konfirmasi ke bagian Humas Polres Bogor.

Saat dikonfirmasi, Humas Polres Bogor, Ita saat dimintai keterangan terkait OTT Iryanto enggan memberikan komentar dengan alasan dirinya bukan pihak berkompeten.

“Aduh kalau kasus Iryanto saya gak bisa komen, karena ranahnya sudah di kejaksaan, bukan Polres Bogor lagi. Kalaupun terduga, tersangka atau saksi-saksi mau ngomong apa saja itu hak mereka, yang penting kita sudah P21. Kalau komentar langsung itu bukan kewenangan saya,” ucap Ita di Polres Bogor, Selasa.

Ditanya soal kejadian OTT, ia pun tidak bisa berkomentar karena menurutnya bukan penyidik.

Tidak Ada Nama Iryanto dalam LI

Sementara itu, salah satu terduga penerima dana dari penyuap (Sony Priadi), yakni Agus Budiarso saat dikonfirmasi tidak menjawab. Agus dalam Laporan Informasi (LI) yang dibuat Sat Reskrim Polres Bogor disebut sebagai penerima uang.

Dalam LI poin C disebutkan bahwa berdasarkan informasi dari Sony Priadi (terduga pemberi suap) dan Fikri Salim, mereka sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp200 juta yang dilakukan kepada Faishal Assegaf (Staf DPKPP) dan Agus Budiarso (staf Reklame DPKPP Kabupaten Bogor) yang diminta untuk pekerjaan tersebut.

Berita Terkait: GMPK Telisik Keabsahan Perpanjangan Penahanan Iryanto

Dalam LI poin C juga tertulis, setelah berjalan dari tahun 2019 sampai saat ini kepengurusan perizinan tersebut tidak berjalan dengan baik, dan untuk memuluskan jalan agar kedua perizinan (RS Cibungbulang dan Hotel Familiy) selesai karena, diketahui bahwa pada perizinan RKB bangunan Hotel Family tersebut terkadala pada revisi gambar ketinggian gedung hotel tersebut diperlukan revisi.

Dalam LI yang diterima Benny Suhadha itu juga tidak tertulis nama Iryanto. Sehingga pengacara Iryanto mempertanyakan apakah Iryanto masuk dalam target OTT.

Pertanyaan tersebut diperkuat dengan kesaksian beberapa saksi dari Polres Bogor yang saat dihadirkan pada sidang di PN Bandung, mereka mengaku tidak tahu siapa target operasi.

Laporan Informasi Nomor: R/36/III/2020/Reskrim tertanggal 2 Maret 2020

LI Dinilai Prematur

Di tempat terpisah, pengacara Iryanto, Dinalara Butar-butar menyampaikan analisa terhadap Laporan Informasi Nomor: R/36/III/2020/Reskrim tertanggal 2 Maret 2020, bahwa berdasarkan laporan informasi, menurutnya sangat jelas bahwa informasi tersebut masih terlalu prematur untuk ditindaklanjuti menjadi suatu LP dengan Model A apalagi keesokan harinya langsung diadakan OTT.

Berita Terkait: Sidang Kasus Iriyanto, Dua Saksi Akui Tidak Tahu Target OTT

“Adapun alasannya; pertama, berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan dalam laporan tersebut sangat jelas bahwa informasi diterima oleh si pelapor yaitu Benny Suhadha pada tanggal 2 Maret 2020, sumbernya adalah dari dua orang tersangka yang sedang ditahan oleh Polres Bogor,” jelas Dina.

Kedua, sambungnya, dalam LI tersebut, adanya pengakuan dari si pengadu telah menyerahkan sejumlah uang kepada Agus Budiarso dan Faisal Assegaf dan sama sekali tidak menyinggung nama Iryanto.

“Ketiga, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penerima informasi (Benny Suhadha) memberikan saran kepada pelapor, antara lain: terhadap laporan tersebut agar ditindaklanjuti dengan  melakukan penyidikan; perlu adanya pendalaman informasi tersebut; perlu adanya pengumpulan data; perlu adanya pengecekan langsung ke lokasi dan mengumpulkan barang bukti,” kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, ujar Dina, patut diduga OTT yang dilakukan kepada Iryanto adalah merupakan penjebakan. Alasannya adalah, masih kata Dina, bahwa berdasarkan saran tersebut, mengapa Benny Suhadha yang telah memberikan saran kepada si pelapor agar melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan bahkan masih perlu melakukan pendalaman informasi serta pengumpulan data untuk mendapat bukti permulaan yang cukup.

“Nah keesokan harinya langsung melakukan OTT. Patut diduga OTT tersebut dilakukan tanpa memenuhi terlebih dahulu saran yang ada dalam LI ini,” ungkap Dina.

Selain itu, lanjutnya, bahwa berdasarkan saran tersebut, sangat jelas, bahwa sangat terlalu dini, untuk tanggal 3 Maret 2020 dilakukan OTT kepada Iryanto hanya berdasarkan LI tertanggal 2 Maret 2020, apalagi, dalam LI  tersebut penerima uang bukanlah Iryanto, ada apa dalam perkara ini mengapa Iryanto yang diduga dilakukan penjebakan.

“Dalam LI tidak ada menyebutkan ataupun menyinggung Iryanto adalah penerima uang, justru yang disebutkan terang benderang menerima uang adalah Agus Budiarso dan Faisal Assegaf. Kemudian kalau memang ingin mengungkapkan kebenaran dari LI ini, mengapa bukan Agus Budiarso yang dilakukan OTT, karena terang benderang dalam LI tersebut nama yang disebutkan sebagai penerima uang adalah Agus Budiarso,” ujarnya.

Dina menegaskan, si pemberi uang adalah seorang tahanan yang khusus pada tanggal 3 Maret dibond untuk melakukan penjebakan.

“Artinya Benny Suhadha sebagai Kasat yang memerintahkan untuk melakukan OTT keesokan harinya, patut diduga memerintahkan Sony Priadi untuk dikeluarkan dari tahanan agar melakukan penjebakan, dan hal ini terungkap dalam persidangan pemeriksaan saksi pelapor (polisi),” pungkasnya. (Bin)

Baca Juga: Kasus OTT Sekdis DPKPP, Iriyanto Bukan Target Operasi?

Baca Juga: PN Bandung Berdalih Internet Error, Iriyanto Ditahan Illegal

 

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook