Dewan Sebut Proyek Pembangunan di RSUD Leuwiliang Salahi Aturan

Anggota DPRD Kabupaten Bogor saat meninjau proyek RSUD Leuwiliang, Kamis (10/9/2020).

“Tetapi perubahan tersebut menurut aturan menyalahi. Kalau ketentuan perubahah konstruksi seharusnya, usulan perubahan kontrakn dapat dari penyedia, kontrkator, konsultan atau dari PPK.”

BOGOR, INDONEWS – Terkait adanya kejanggalan pada proyek pembangunan di RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Muhibi Ridwan angkat bicara. Menurutnya, patut dicurigai administrasi pada proyek tersebut menyalahi aturan.

“Direktur Utama (Dirut) RSUD telah melaporkan bahwa terjadi perubahan tersebut ke pengguna anggaran (PA), dan katanya saya sudah menyetujui, yang terjadi adalah karena ini berkaitan dengan teknis, kewenangannya ada di PPK (pejabat pembuat komitmen). Ketika itu saya bilang ke direktur, silahkan saja jika berkeinginan dirubah dengan dasar ada surat perintah dari owner ke PA, KPA (kuasa pengguna anggaran) dan PPK. Namun sampai saat ini saya belum menerima surat perintah (SP) tersebut, tapi katanya sudah ada di PPK, itupun dari direktur bukan dari bupati,” ujar Muhibi saat dihubungi, Kamis (10/9/2020).

Muhibi menambahkan, jika memang sudah ada SP tersebut, maka kondisi selanjutnya paling tidak ada delapan tahapan yang harus dilalui.

“Intinya harus ada kajian teknis dari tim teknis yang terdiri MK, perencana, PUPR termasuk inspektorat, juga dari kajian ilmiah dari ahli termasuk dari KSLL (konstruksi sarang laba-laba) nya sendiri, dihadirkan untuk  mengkaji dengan SNI gempa 2019 (terbaru), sesuaikan dengan data komposisi lokasi tanah yang akan dibangun. Tidak serta merta kajian belum tuntas baik perhitungan secara teknis maupun perhitungan secara akuntansi perubahan sudah dilaksanakan. Kan ini terkait dengan dokumen negara, termasuk perencana sebelumnya harus mempertanggungjawabkan perubahan tersebut,” jelasnya.

“Jika semua sudah ACC dengan terbitnya dokumen yang sudah di tandatangi semua pihak berwenang baru bisa dilaksanakan addendum tersebut,” sambungnya.

Muhibi membenarkan adanya perubahan konstruksi dari KSSL ke tiang pancang pada proyek RSUD Leuwiliang tersebut. Muhibi juga mengatakan administrasinya baru ditempuh pihak RSUD.

“Tetapi perubahan tersebut menurut aturan menyalahi. Kalau ketentuan perubahah konstruksi seharusnya, usulan perubahan kontrakn dapat dari penyedia, kontrkator, konsultan atau dari PPK,” tegasnya.

Untuk usulan perubahan konstruksi, lanjutnya, PPK melakukan review usulan perubahan dan dibantu pihak konsultan perencanaan.

“Addendum juga seharusnya ditempuh dulu dan dilakukan rapat tim ahli tentang perubahan. Kita patut curigai bahwa administrasinya belum, sehingga pembangunan seharusnya dihentikan sementara. Kita dari anggota dewan tentunya melihat dari sisi manajemen administrasinya patut dicurigai,” pungkasnya.

BACA JUGA: Proyek di RSUD Leuwiliang Janggal, PPK Enggan Jawab Perubahan Nilai Addendum

Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, proyek pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang, Kabupaten Bogor menelan uang rakyat sebesar Rp71 miliar yang bersumber dari APBD 2020.

Proyek tersebut dikerjakan PT Sigma, namun tersiar kabar adanya addendum atau perubahan item pekerjaan sebelum penandatangan kontrak, seperti pada bagian tertentu seharusnya menggunakan jaring laba-laba namun diubah menjadi tiang pancang. (bon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook