Bangli Menjamur di Lahan Pemerintah, Camat Citeureup “Salahkan” Jasa Marga

Camat Citeureup Ridwan Said (kanan), didampingi kasie pelayanan (tengah) dan Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait (kiri) saat melakukan pertemuan.

BOGOR, INDONEWS – Sejumlah bangunan liar (bangli) yang berdiri di lahan milik jasa marga seolah menjadi momok mengerikan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ibarat dua mata pisau, keberadaan bangunan diduga kuat tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) itu bisa menguntungkan atau justru merugikan bagi Pemkab Bogor. Untung jika dikelola dengan baik, rugi jika dibiarkan begitu saja.

Diketahui, lahan di Kecamatan Citeureup yang sudah puluhan tahun dijamuri bangunan illegal tersebut adalah tanah jalan tol milik pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR yang dikelolakan kepada PT Jasa Marga (persero) Tbk dalam rangka pengelolaan jalan tol Jagorawi.

Saat hal ini dikonfirmasikan kepada Camat Citeureup, Ridwan Said, ia enggan berkomentar banyak. Dan terkesan ‘menyalahkan’ Jasa Marga yang tak becus menjaga assetnya.

“Memang kita sudah arahkan untuk memiliki izin. Kita juga berharap jasa marga bisa aset-asetnya, termasuk tanah tersebut agar tidak dikuasai orang lain,” ujar Ridwan, Senin (14/9/2020).

Menurut keterangan yang berhasil dihimpun, sejumlah bangunan kokoh yang berdiri di lahan tersebut sudah berusian 15-20 tahun. Ironisnya, tak ada tindakan sama sekali dari pihak penegak perda, termasuk Camat Citeureup.

Camat juga sempat melontarkan pernyataan bahwa bangunan tersebut memiliki izin. Namun, ia tidak merinci jenis izin apa yang dimiliki pendiri bangunan, mengingat lahan tersebut bukan milik pribadi, melainkan lahan milik jasa marga.

“Itu berizin. Namun soal tanah itu jasa marga yang jadi kewenangannya. Itu (kewenangannya, red) ada di jasa marga. Kita harap jasa marga bisa menjaga asetnya, jangan sampai dikuasai orang,” ujar dia mengulangi.

Sementara saat ditanya soal adanya usaha laundry diduga illegal, Ridwan mengaku sudah mendatangi tempat usaha tersebut dan mengharapkan pemiliknya melengkapi perizinan.

Menanggapi pernyataan terkait laundry tersebut, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait mengaku bingung.

“Masa iya sih usaha tanpa perizinan dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi. Anehnya lagi, usaha laundry itu kan diduga sudah lama beroperasi, masa hanya diharapkan melengkapi izin. Ini seolah dibiarkan. Kan izin itu ditempuh sebelum usaha beroperasi,” ungkap Jonny.

Jonny lantas memaparkan, persoalan menjamurnya bangunan tanpa izin ini bukan hal sepele, karena dapat menjadi preseden buruk aparat penegak perda dan bagi yang lainnya.

“Jika ini dibiarkan, saya khawatir memunculkan konflik sosial apabila ada pihak lain yang juga ingin mendirikan bangunan, sedangkan lahannya sudah nyaris habis. Disitu bisa muncul kecemburuan sosial sehingga dapat melahirkan kegaduhan,” ujar dia.

Menurut Jonny, pembiaran bangunan illegal tersebut ibarat bom waktu yang kapan saja bisa meledak serta memunculkan permasalahan yang lebih besar lagi.

“Kami juga heran mengapa se tingkat camat tidak bisa merespon permasalahan ini dengan tindakan tegas. Kan ini juga bahaya bagi kecamatan, jika saja ada pihak yang meminta jatah di sana. Diizinkan sama saja dengan melegalkan adanya bangunan tak berizin, dan kalau tidak diizinkan masyarakat cemburu,” ungkapnya.

Maka dari itu, Jonny bersaran agar kecamatan selaku pihak penegak perda bertindak tepat, cepat dan tegas untuk membersihkan permasalahan tersebut.

Jonny mengungkapkan, berdasarkan surat dari jasa marga yang diterimanya, dijelaskan bahwa peruntukan lahan atau tanah tersebut adalah untuk jalan tol dan kegiatan pendukung lainnya, serta adanya tanah yang belum diluar pagar pengaman, tetapi didalam patok batas tanah (DMJ). Peruntukannya adalah untuk pelebaran jalan tol.

“Menurut surat yang kami terima, atas dugaan pemanfaatan lahan atau tanah, pada prinsipnya jasa marga secara persuasif dan secara periodik melakukan penertiban atas bangunan-bangunan yang dapat mengganggu lalu lintas kendaraan yang keluar masuk melalui gerbang tol Citeureup. Namun ini mau sejak kapan? Faktanya sudah puluhan tahun bangunan illegal itu berdiri kokoh. Jadi kami sarankan, segera selesaikan permasalahan ini,” pungkasnya. (bon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook