Pelaku Penggelap Dana RTLH Belum Ditindak, Ada Apa?

Ilustrasi

BOGOR, INDONEWS – Kasus dugaan pengelapan dana rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dilakukan salah satu perangkat Desa Wening Galih, Kecamatan Jonggol berinisial HA masih bergulir tak jelas.

Ha sendiri diduga telah mencairkan dana bantuan rutilahu sebesar Rp120 juta tanpa sepengetahuan Pjs kepala desa. Namun sampai saat ini, kasusnya masih belum jelas dan belum ada tindakah hukum

Camat Jonggol, Kabupaten Bogor, Andri Rahman, S.STP.,M.Si menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kecamatan, Dins Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanhan (DPKPP) dan ditindaklanjuti oleh inspektorat.

“Dalam ekspose temuan sudah diberikan sanksi kepada pejabat Kades Weninggalih, Samsu untuk mengembalikan dana yang dianggap digelapkan oleh oknum desa ke kas daerah. Dan saat ini sedang dalam proses pengembalian,” jelas Andri melalui pesan WhatsApp, Jumat (18/9/2020).

Ia menambahkan, secara hukum, kasus penggelapan dana oleh Ha belum ada yang melaporkannya ke pihak kepolisian.

“Sepengetahuan saya, secara hukumnya belum ada yang melaporkan ke kepolisian atau kejaksaan,” ucapnya.

Ketika disinggung bahwa kasus tersebut telah dilaporkan LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten beberapa bulan lalu, Andri menjawab saat itu dirinya belum menjabat sebagai camat di Jonggol.

“Saya jadi camat Jonggol per 10 September 2020. Sedangkan kejadian hal tersebut sebelum saya menjabat. Saya melakukan langkah-langkah terkait permasalahan tersebut dengan mengundang Pjs dan oknum. Tapi oknum tersebut tidak hadir terus,” ujar Andri.

Atas kejadian itu, lanjut Andri, pihak kecamatan melaporkan ke DPKPP karena adanya anggaran.

“Untuk pengembalian dana, batasnya sampai akhir September. Ke kasda. Saya secara pribadi dan kedinasan tidak melaporkan hal tersebut ke kepolisian Tapi kalau ada yang melaporkan ya silahkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait mempertanyakan langkah dari penegak hukum yang hingga saat ini belum juga menangani kasus tersebut.

“Sekitar 6 bulan lalu GMPK melaporkan kasus ini, namun sampai sekarang belum ada tindakan. Ada apa ini,” ujar Jonny.

Menurut Jonny, aparat penegak hukum masih tutup mata dan telinga atas kasus tersebut. Ironisnya lagi, pihak inspektorat juga belum menunjukan taringnya dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

“Kami juga mempertanyakan, mengapa pihak kecamatan tidak segera melaporkan kasus ini. Apakah perbuatan penggelapan uang rakyat patut dibiarkan,” pungkas Jonny. (jaya)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook