Disdik Bogor Legalkan Pungutan Baju Seragam Khas Sekolah?

BOGOR, INDONEWS – Sejumlah kepala sekolah di masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa bulan yang lalu diduga menjual seragam khas sekolah bersama komite dan dengan dalih sudah sesuai prosedur dan sudah melalui rapat dengan para wali murid.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala SDN 01 Parung Tanjung, Kecamatan Gunung Putri, Tati Hartati. Dia mengatakan bahwa pengadaan seragam sekolah untuk siswa siswi yang baru masuk bagian dari program pihaknya.

“Kami pihak sekolah dan komite sudah sesuai dengan kententuan dan sudah melalui musyarawah atau rapat dengan para wali murid terlebih dahulu. Jadi kalau dikatakan pungutan liar, saya tidak terima karena yang namanya pungutan liar itu yang tidak jelas dalam hal pengunaan dananya. Tapi ini kan jelas pungutan tersebut buat membeli seragam murid dan ada barangnya,” ungkapnya, Selasa (22/9/2020).

Adanya hal itu, pewarta mengkonfirmasi Disdik Kabupaten Bogor. Bagian humas Disdik Kabupaten Bogor, Ikbal saat ditanya apakah penjualan seragam oleh sekolah bagian dari pungutan liar (pungli) dan legal, ia menyatakan, untuk seragam bisa ditentukan komite sekolah.

“Izin saya menjelaskan, untuk seragam pada dasarnya dilakukan pembelian bisa dengan individual atau melalui ketua komite. Untuk seragamnya ditentukan oleh pihak komite,” kata dia.

Untuk teknis pelaksanaan program, sambung Ikbal, komite melakukan dengan teknis panduan dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite.

“Tidak ada paksaan jika orangtua mau beli di manapun,” ujarnya.

Disinggung  Permendikbud nomor 45 tahun 2014, di mana salah satu poinnya sekolah dan komite dilarang menjual baju seragam sekolah, termasuk batik dan baju olah raga (seragam identitas sekolah), ia menjawab bahwa sekolah harus mengetahui program komite.

“Hasil program ‘kan berada dalam koridor Permendikbud nomor 75/2020. Sekolah harus mengetahui program yang dijalankan komite sebagai pelaporan kelembagaan. Untuk prosesnya dilaksanakan komite,” tegas Ikbal.

Artinya, Disdik Kabupaten Bogor membolehkan komite maupun pihak sekolah untuk terlibat penjualan seragam.

“Boleh, tapi dengan koridor payung hukum yang berlaku, seperti Permendikbud 75/2020, dan seragam khas sesuai kebutuhan. Prosesnya dilakukan komite tanpa ada paksaan kepada orangtua murid. Jika orang tua tidak setuju, tidak ada larangan membeli seragam sendiri dan sesuai kemampuannya. Saya jamin tidak ada komite ataupun kepsek yang berprilaku seperti itu, untuk membedakan pungutan atau sumbangan silahkan dibaca Permendikbud nomor 44 tahun 2012,” tandasnya. (firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook