Dinsos Bogor Akui Carut Marutnya Program BPNT

Audiensi DPD LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, bersama Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2020).

Audiensi DPD LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, bersama Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2020).

BOGOR, INDONEWS – Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin kalimat itu tepat disandangkan kepada sejumlah masyarakat penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pasalnya, penyaluran BPNT di Tagar Beriman tak berjalan sesuai harapan. Carut marutnya BPNT diwarnai adanya pungutan dan sejumlah pelanggaran lainnya yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

Carut marutnya program BPNT juga diakui pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor. Saat menggelar audiensi dengan DPD LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2020), pihak dinsos mengakui kekacauan pada pendistribusian BPNT.

Berita Terkait: TKSK Arahkan Agen e-Warong Ambil Bahan Pangan dari PT. SPS

Audiensi sendiri dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bogor Supriadi, Kabid Pemberdayaan Sosial Lenny Rahmawati, Kabid Rehabilitasi Sosial Dian Mulyadiansyah serta Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Etih Hartati beserta stafnya.

Supriadi mengatakan, jika benar adanya intimidasi dari pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan lainnya terhadap agen e-warong, silahkan bisa dilaporkan ke pihak berwenang.

“Kami juga tentunya ingin ada klarifikasi atas adanya pengaduan dari masyarakat. Kita akan undang pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini, termasuk TKSK. Namun demikian, kita tidak melarang siapapun untuk melaporkan pelanggaran tersebut,” jelas Supriadi.

Sementara itu, sebelumnya Kabid Rehabilitasi Sosial Dian Mulyadiansyah mengakui carut marutnya program BPNT di Kabupaten Bogor, sehingga menurutnya hal tersebut menjadi ‘bola panas’.

Baca Juga: Oknum TKSK Kecamatan Jonggol Diduga Terima Gratifikasi dari Supllier e-Warong

“Kita akui banyaknya permasalahan di lapangan. Kita pun tidak tinggal diam, kita turun ke lapangan, namun masalah yang satu selesai, muncul kembali masalah lain,” ujarnya.

Dijelaskan, e-warong memiliki hak untuk menentukan bahan-bahan sembako. Namun, diakui masih banyaknya oknum yang merecoki hak e-warong.

“Kami mengakui adanya beberapa penyimpangan. Maka kami akan terus berusaha menekan untuk meminimalisir adanya pelanggaran itu,” katanya.

“Hukum itu ‘kan tersurat ya, bukan tersirat. Jadi apapun alasannya hukum tidak bisa difleksibelkan. Apa yang diatur dalam pasalnya, maka itulah yang menjadi acuan dan alasan penegakannya secara tegas,” pungkas Dian.

Di tempat sama, Ketua GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Siratit menyebutkan, di Kabupaten Bogor TKSK dinilai terlalu berlebihan dalam menjalankan tugasnya, semisal ikut campur dalam pengadaan sembako di e-warong, hingga mengatur harga.

“Akibat adanya campur tangan TKSK yang berlebihan, agen e-warong mengeluh dan mengadukan kepada teman-teman di GMPK, sehingga kami telah menindaklanjutinya hingga ke Kementerian Sosial (kemensos),” jelas Jonny.

Jonny menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti pelanggaran tersebut ke pihak kepolisian. Di Kecamatan Jonggol, imbuhnya, oknum TKSK yang dinilai melakukan pelanggaran telah dilaporkan ke pihak Polsek Jonggol.

“Kami sebagai kontrol sosial memiliki hak untuk ikut berpartisipasi memuluskan bantuan dari pemerintah. Ketika ada oknum yang melakukan pelanggaran, ya kita laporkan. Ini dilakukan agar bantuan pemerintah berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Jonny berharap, adanya tindakan dari Dinsos Kabupaten Bogor terhadap oknum-oknum yang ‘bermain’ di lapangan agar menjadi efek jera. Dengan demikian, pelanggaran pada penyaluran bantuan dari pemerintah, termasuk BPNT tidak terjadi.

“Dengan audiensi ini, kita berharap ada tindakan nyata dari Dinsos Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan di lapangan. Kita bersyukur, pihak Dinsos Kabupaten Bogor merespon baik dan akan melakukan tindaklanjut atas laporan kami,” pungkasnya. (frm)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook