Ketua GMPK: Awasi Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19!

Ilustrasi

BOGOR, INDONEWS – Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

“Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp 37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp 3,8 triliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar Rp 18 triliun untuk program vaksinasi,” ujar Airlangga dalam ratas, Senin (28/9/2020).

Dijelaskan, ada beberapa negara yang diwakili oleh perusahaan tertentu telah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.

“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan aksen vaksin. Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk (mereka yang bekerja di) garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” ucapnya.

Pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait Covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azithromycin, dan Favipiravir.

“Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP; ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok,” imbuhnya.

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jonny Sirait, A.Md

Sementara itu, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait meminta pemerintah melakukan pengawasan agar pendistribusian vaksin tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu pemerintah menyatakan sudah menyiapkan dana vaksin tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun dan tahun depan secara multiyears ada Rp 37 triliun. Ini anggaran yang cukup besar, sehingga perlu adanya pengawasan agar terealisasi dengan baik,” ujar Jonny, ditemui usai beraudiensi bersama Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2020).

Menurut Jonny, vaksinasi Covid-19 memang jadi prioritas pemerintah di tahun 2021. Saat ini, sambung dia, sejumlah perusahaan tengah menyiapkan produksi dan berbagai uji coba.

“Pemerintah menyatakan, pengadaan vaksin ini beberapa perusahaan sudah mempersiapkan. Yaitu vaksin merah putih dipimpin oleh Kemristek BRIN, bersama lembaga Eijkman. Tentunya kita berharap, rencana ini berjalan sesuai harapan semua,” ujarnya.

Jonny menerangkan, pada akhir tahun ini ditargetkan 30 juta vaksin sudah tersedia untuk diimunisasikan.

“Proses imunisasi inilah yang kini tengah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian juga akan menyiapkan untuk operasionalisasi daripada vaksinasinya yang diperkirakan bisa dimulai di awal tahun dengan masuknya 30 juta vaksin diharapkan di akhir tahun ini. Biaya operasional ini juga harus diawasi,” pungkasnya. (Bon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook