Terkait Pungli BPNT, Anggota Komisi 4 DPRD Bogor Angkat Bicara

Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi partai Golkar, Muhibi Ridwan

BOGOR, INDONEWS,- Guna menanggulangi dampak pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat terdampak terbantu secara ekonomi, yakni melalui penyaluran 7 sumber bansos (PKH, BPNT, Banpres, BLT-DD, Pra-Kerja, Bantuan Provinsi dan Bantuan Kota/Kab). Warga terdampak saat ini sudah banyak menerima bansos dari pemerintah.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah pusat sudah mengintruksikan pada seluruh instansi pemerintah di bawah mulai provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli).

Berita Terkait: Dinsos Bogor Akui Carut Marutnya Program BPNT

Namun, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol disinyalir menerima uang ‘haram’ dari penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19. Dugaan itu diperkuat atas pernyataan salah satu petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Jonggol.

Terkait hal ini, Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi partai Golkar, Muhibi Ridwan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan, dalam bentuk apapun, yang namanya pungutan itu tidak diperkenankan dan diperbolehkan.

“Untuk pengawasan yang lebih intensif itu adalah dari dinas sosial (dinsos). Sebab dinsos berwenang memberi pengawasan. Intinya dinsos harus lebih kooperatif lagi. Dalam bentuk pengawasan, sekecil apapun bentuk pungutan itu tidak dibenarkan dalam aturan, sehingga harus ditindaklanjuti,” ujar Muhibi, Senin (28/9/2020). (Firm)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook