Komnas HAM Terima Aduan Keluarga Iryanto atas Dugaan Pelanggaran Penahanan

Pihak keluarga Iryanto dan tim LBH Bara JP berfoto bersama pihak Komnas HAM usai menggelar audiensi di ruangan Pengaduan Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2020)

JAKARTA, INDONEWS – Terkait dugaan pelanggaran hak azasi manusia atas penahanan mantan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Iriyanto, pihak keluarga mengadukan ke pihak Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Selasa (29/9/2020).

Pengaduan dilakukan karena Iryanto yang saat ini berstatus terdakwa dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 Maret 2020 lalu, ditahan tanpa surat perpanjangan penahanan.

Pengaduan pihak keluarga Iryanto direspon Komnas HAM dengan diterima langsung salah satu komisionernya, Chairul Anam di ruangan Pengaduan Komnas HAM, Jakarta Pusat.

Komnas HAM juga merespon aduan keluarga Iryanto yang mempertanyakan terkait perpanjangan penahanan Iryanto yang saat persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung menjadi kontroversi karena terjadi keterlambatan perpanjangan penahanan hingga 13 hari.

Chairul Anam menyatakan tujuan pemanggilan pelapor hari ini, berdasarkan surat yang disampaikan bagian pengaduan dan sudah dipelajari hingga harus dilakukan pemanggilan untuk melakukan pendalaman.

“Kami sudah terima surat pengaduan dari saudara-saudara sekalian, dan sudah dipelajari oleh staf di bagian pengaduan kami. Setelah dipelajari, maka kami panggil saudara-saudara sekalian untuk mendalami laporan tersebut. Mohon jelaskan agar kami bisa segera mengambil sikap dan mempelajari lebih lanjut sehingga bisa dibuat kesimpulan,” ungkap Anam saat beraudiensi dengan pihak keluarga Iryanto.

Perwakilan Iryanto yang hadir di kantor Komnas HAM, yaitu anak kandungnya beserta Penasihat Hukum dari LBH Bara JP yang dipimpin Dinalara Butarbutar dengan didampingi Roynal Pasaribu, Jonny Sirait dan Kepler Sitohang.

Dalam penjelasannya di ruang pengaduan Komnas HAM yang dinamakan ruang Asmara Nababan (nama mantan ketua Komnas HAM 1992-2003), diungkapkan bahwa keterlambatan perpanjangan penahanan terhadap Iryanto sudah melanggar hukum dan HAM, karena dalam Peraturan Menkumham nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Tidak dibolehkannya seseorang ditahan tanpa surat penahanan.

“Atas dasar itu, kami memohon kepada Komnas HAM untuk memperdalam laporan kami, terkait dugaan penahanan illegal Iryanto yang selama 13 hari terlambat surat perpanjangan penahanannya. Hal tersebut diduga melanggar aturan yang ada, dan sudah melanggar hak asasi Iryanto. Itu termasuk tindakan illegal,” jelas Dinalara yang juga salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak) Bogor ini.

Kemudian, Komnas HAM meminta kepada pelapor untuk segera melengkapi berkas-berkas dan informasi lain yang dibutuhkan paralel, Komnas HAM lalu akan menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya.

“Kami akan coba segera hubungi dan cari tahu masalah ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan kami juga minta kepada pelapor untuk segera melengkapi berkas atau informasi terkait permasalahan ini. Kami akan jadwalkan audiensi selanjutnya. Saya rasa cukup untuk hari ini,” tutup Chairul Anam.

Usai audiensi, Dinalara mengaku bersyukur atas pemanggilan tersebut, artinya laporan pihaknya telah direspon baik dan akan ditindaklanjuti.

“Kesempatan ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya untuk membuktikan bahwa ada pelanggaran HAM dalam kasus Iryanto, dan ini akan sangat membantu tim LBH Bara JP dalam bersidang ketika Komnas HAM merespon. Mereka tidak mungkin asal merespon kalau memang tidak ada indikasi yang memperkuat laporan kami,” ujarnya.

Dinalara meyakini, pelanggaran atas penahanan kliennya akan segera terbongkar. Ia pun berharap keadilan bisa didapat kliennya.

Tim LBH lainnya, Jonny Sirait mengungkapkan, fakta terjadi adalah penetapan perpanjangan penahanan terdakwa Iryanto ditengarai hanya yang dikirim lewat email, dan penyampaian penetapan ber-cap basah oleh PN Tipikor Bandung pada tanggal 24 Agustus 2020.

“Padahal aturan pengiriman lewat email sebagai dasar sementara pengesahan perpanjangan yang sahpun hanya diberlakukan apabila tempatnya terlalu jauh. Sedangkan Kabupaten Bogor yang menjadi tempat Penuntut Umum dan Rutan Negara Polres Bogor tidak termasuk tempat yang terlalu jauh,” ujar Jonny.

Dia menambahkan, apalagi terdakwa Iryanto baru mendapatkan surat penetapan tersebut pada tanggal 24 Agustus 2020, sehingga dirinya berpendapat ada dua alasan hukum sebagai dasar adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap penahanan terdakwa Iriyanto.

“Pertama, tidak adanya penetapan perpanjangan penahanan yang sah atas terdakwa Iriyanto, selama 13 hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2020 yaitu habisnya penahanan terdakwa sebelumnya sampai dengan 23 Agustus 2020 yaitu diterimanya penetapan oleh terdakwa. Kedua, penahanan terdakwa yang terus diperpanjang sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai sekarang berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan oleh PN Tipikor Bandung yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tentang prosedur perpanjangan penahanan yang diatur dalam KUHAP, Peraturan Bersama, SE-MA/10 tahun 1983 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-24.PK.01.01.01 tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum,” papar pria yang karib disapa Bang Jon itu.

Jonny menyampaikan, cuplikan aturan hukum dalam peraturan bersama menegaskan, jika masa penahanan sudah habis dan tidak ada perpanjangan penahanan, maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

“Terdakwa dan pihak lapas atau rutan mendapatkan tembusan penetapan penahanan dan perpanjangannya secara tepat waktu dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada semua tingkatan. Lapas atau rutan mendapatkan tembusan sehingga adanya kepastian hukum bagi terdakwa (terlindunginya hak asasi terdakwa) dan terhindarnya lapas atau rutan melaksanakan penahanan secara tidak sah,” ujar dia. *

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook