Disdik Kabupaten Bogor Dinilai Legalkan Pungli di Sekolah

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Atis

BOGOR, INDONEWS – Dugaan pungutan liar (pungli) di SMPN 1 Cileungsi dinilai dilegalkan atau dibolehkan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hal itu seiring adanya pernyataan dari Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Atis T.B dalam menyikapi surat yang dilayangkan LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor.

Atis menjelaskan, sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap Oman selaku Kepala SMPN 1 Cileungsi pada bulan Juli 2020.

“Tidak ditemukan adanya pungutan liar, tetapi itu sudah sesuai dengan ketentuan dan semuanya. Sudah dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah. Yang memeriksa Oman adalah Inspektorat Kabupaten Bogor, dan tidak diberitahu namanya karena ini bersifat rahasia, tidak bisa diberikan,” jelas , Atis saat dihubungi, Kamis (1/10/2020).

Ia menyimpulkan, tidak terdapat bukti adanya pungutan liar dari pihak sekolah kepada orang tua siswa, meskipun benar pihak sekolah meminta sejumlah uang kepada orangtua.

“Tidak ada paksaan terhadap orangtua siswa untuk memberikan bantuan uang kepad pihak sekolah karena bantuan tersebut bukan pungutan, tetapi sumbangan yang bersifat sukarela,” ujarnya.

Uang hasil sumbangan dari orangtua siswa, lanjut Atis, sesuai perencanaan dari pihak sekolah, yaitu untuk pengadaan sarana dan prasarana SMPN 1 Cileungsi.

Atas pernyataan tersebut, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait menilai pihak Disdik Kabupaten Bogor melegalkan adanya pungutan di sekolah. Ia juga mengatakan, tidak akan berhenti menindaklanjuti dugaan pungli di SMPN 1 Cileungsi.

“Kita juga mempertanyakan peranan saber pungli. Beberapa bulan lalu kita sudah layangkan surat pengaduan. Namun sampai sekarang belum ada tindakan yang dilakukan. Ini ada apa,” ujar Jonny setengah bertanya.

Jonny menerangkan, pihaknya juga telah melayangkan kembali surat terkait dugaan pungli di SMPN 1 Cileungsi.

“Kita mengadukan dugaan pungutan tersebut ke pihak Tim Sapu Bersih karena dengan entengnya kepala sekolah menyebutkan bahwa permintaan dana dari sekolah kepada orang tua sebesar Rp. 1,5 juta merupakan sumbangan. Setahu saya sumbangan itu tidak dipatok. Orangtua ngasih Rp 5000 pun itu harus diterima karena itu sumbangan. Tetapi kalau permintaannya dipatok, jelas ini pungutan, bukan sumbangan. Coba Anda kalau ada pengemis anda bisa saja kan ngasih Rp 2000, tapi kalau si pengemis minta Rp 100.000 itu sudah pemerasan. Nah apa bedanya dengan di SMP Negeri 1 Cileungsi?,” ujar Jonny.

Lebih detail Jonny menerangkan bahwa pada UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1, benar pasal tersebut berbunyi (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Namun, kata dia, dalam pasal tersebut tidak disebutkan sekolah bisa mematok nominal sumbangan dan ditulis di buku tabungan siswa.

“Sedangkan dalam data yang kami dapat, pihak sekolah telah mematok harga sebesar Rp.1,5 juta kepada orangtua, sehingga hal ini berbenturan dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Pernyataan saya ini juga nanti akan saya sampaikan ke pihak SMP N 1 Cileungsi agar tidak terkesan aturan bisa dimanfaatkan untuk ‘memeras’ orangtua,” ujar Jonny.

Ia juga mengatakan, Pemrendikbud Nomor 75 Tahun 2016 ini menguatkan peran serta menjelaskan penggalangan dana tidak boleh dalam bentuk pungutan, dan hanya diperbolehkan dalam bentuk bantuan ataupun sumbangan.

“Sedangkan jika dipatok harga, bukankah itu pungutan? Karena kalau sumbangan, orang tua tidak akan dipatok harga dong. Ini harus kita pahami, mana sumbangan mana pungutan. Tadi saya sampaikan, sumbangan itu seikhlasnya, semampunya. Nah kalau dipatok harus sekian, harus segini, harus segitu, itu namanya pungutan,” ungkap dia. (firm)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook