Di Kabupaten Bogor, Sumbangan Jadi Modus Pembelaan Pelaku Pungli

BOGOR, INDONEWS – Terkait temuan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui bagian humasnya, Ikba; menyatakan, terkait temuan tersebut bisa diajukan melalui bottom up, yakni melalui musrembang.

“Apapun kebutuhan sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah bisa melalui teknis tersebut dengan standar prioritas anggaran program. Bila sekolah melakukan pungutan, jelas kami melarang. Namun, terdapat teknis sumbangan melalui Permendikbud 75 tentang komite,” ucapnya, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat (2/10).

Disinggung apakah ada sanksi khusus dari disdik jika terbukti sekolah melakukan pungutan liar, Ikbal menyatakan bahwa hal tersebut jarus dilihat dulu apakah yang dilakukan sekolah sudah sesuai ketentuan atau melanggar.

BACA JUGA: Disdik Kabupaten Bogor Dinilai Legalkan Pungli di Sekolah

Sebelumnya, menurut keterangan salah satu kepala sekolah, mereka melakukan pungutan tersebut saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kemarin, bahkan kepsek mengaku tidak melibatkan komite dalam hal menjual seragam identitas sekolah. Namun lagi-lagi, Ikbal berdalih jika penjualan seragam tersebut berbentuk sumbangan, itu tidak masalah.

Ketika disinggung bahwa Permendikbud 44 tidak mengatur sekolah menjual seragam, hanya mengatur tata cara penerimaan siswa baru, ia menjawab: Jika bentuknya sumbangan tidak masalah.

Media menjelaskan, berkaitan dengan seragam sekolah, siswa membeli seragam sekolah dikelola oleh sekolah, apakah itu sumbangan. Kemudian yang dimaksud dengan sumbang bukan tidak ditentukan nominal dan semampunya penyumbang, namun dalam hal ini ditentukan nominal sebesar Rp850.000 dan mendapatkan beberapa baju sergam identitas sekolah, apa ini juga sumbangan?

“Hasil tersebut memang musyawarah, tapi ketika pembayaran tidak seperti itu, boleh dibayarkan semampunya orangtua saja,” kilahnya.

BERITA TERKAIT: Anggota DPRD Komisi IV Tidak Mentolerir Pungli di Sekolah

Ikbal kemudian ditanya kembali, menurut keterangan kepsek, tidak melibatkan komite. Apakah dibenarkan seperti itu tanpa melibatkan komite?

“Pasti ada sosialisasi terlebih dahulu ke orangtua,” pungkasnya.

Sementara itu,  Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait mengaku prihatin dengan sikap Disdik Kabupaten Bogor, yang dinilai melegalkan dugaan pungli di sekolah dengan modus sumbangan.

“Jadi ironis, acapkali sumbangan menjadi modus pembelaan pelaku pungli di sekolah, khususnya di Kabupaten Bogor. Pungutan liar yang jelas ditentukan nominalnya, oleh pihak Disdik Kabupaten Bogor dinilai tidak masalah, asalkan pematokan nominal  tersebut dinamai sumbangan. Jadi alangkah saktinya ‘sumbangan’ ini. Dengan sumbangan, pungli disamarkan,” ujarnya.

Jonny lantas menjelaskan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah.

Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Dalam Permendikbud tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa Sumbangan Pendidikan, Bantuan Pendidikan, dan bukan Pungutan dengan ditentukan nominalnya.

“Di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” jelasnya.

Yang dimaksud dengan Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Sumbangan pendidikan, kata Jonny, adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga sevara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

“Kemudian pungutan pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Nah soal pungutan seragam tadi, kategorinya masuk ke sini, yakni jumlahnya ditentukan. Lalu, mengapa disdik mengatakan, jika hal itu bentuknya sumbangan. Berarti Permendikbud ini tak berlaku dong,” paparnya.

Ia menegaskan, Permendikbud tentang Komite Sekolah maupun Permendikbud tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar tidak untuk membebani orang tua/wali yang tidak mampu.

“Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orangtua, karena sifatnya sukarela. Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orangtua, itu jatuhnya jadi pungutan. Dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orangtua siswa. Kemudian yang terjadi saat ini, semua orangtua pada PPDB dimintai menyiapkan sejumlah uang untuk membeli seragam. Tapi oleh Disdik, itu sah saja asal namanya sumbangan. Aneh memang,” pungkasnya. (Fir)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook