OTT Iryanto Atas Kasus Perizinan, Saksi Sebut DPKPP Hanya Sebatas Rekomendasi

Sidang lanjutan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada DPKPP Kabupaten Bogor 3 Maret 2020 lalu, yang digelar di PN TIpikor Bandung, Jumat (2/10)

BANDUNG, INDONEWS – Saksi terbaru dalam persidangan atas terdakwa Iryanto, mantan Sekretaris Dinas Perumakan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor menerangkan bahwa wewenang DPKPP menurut sepengetahuannya tentang penerbitan izin hotel di Cisarua, hanya sebatas rekomendasi, untuk pengurusan izin berada pada wewenangnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal tersebut disampaikan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas DPKPP, Djoko Pitoyo, dalam kesaksiannya padas sidang lanjutan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada DPKPP Kabupaten Bogor 3 Maret 2020 lalu.

Sidang yang digelar Jumat (2/10/2020) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung itu, dipimpin hakim ketua, Rifandaru.

“Sesuai dengan alur pengurusan perizinan bangunan, pemohon harus terlebih dahulu mendatangi DPMPTSP untuk IPPT. Nanti DPMPTSP yang akan memberikan acuan harus kemana si pemohon jika Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya terbit. Misalnya dalam kasus ini adalah Hotel Cisarua yang akan dibangun dengan ketinggian bangunan lebih dari 12 meter, maka harus mengurus Rekomendasi Ketinggian Bangunan (RKB) di DPKPP,” ungkap Djoko.

Kuasa hukum terdakwa dari LBH Bara JP, Dinalara Butarbutar dan Pasaribu menanyakan terkait wewenang siapa hingga RKB bisa terbit, Djoko menjawab bahwa atas hal itu ada tim teknis independent yang dinamakan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang memiliki wewenang untuk menilai dan memberikan pandangan apakah sudah bisa diterbitkan RKB dan berlanjut ke PDRT atau harus ada kelengkapan lain yang harus dipenuhi oleh pemohon, walaupun ada intervensi dari siapapun termasuk sekdis tidak akan bisa melampaui kewenangan TABG.

Dalam sidang kali ini, saksi menolak poin yang ada dalam BAP saat kuasa hukum terdakwa membuka adanya pernyataan saksi yang menyatakan bahwa ketika penyidik di Polres Bogor memeriksanya, menunjukan surat RKB yang ditandatanganinya dengan adanya paraf dari kasie, kabid dan sekdis.

“Saudara saksi, dalam BAP saudara terdapat pernyataan bahwa saudara ditunjukkan bukti RAB yang sudah ditandatangani saksi dan diparaf kasie, kabid dan sekdis, apakah itu benar?” Dinalara bertanya.

Djoko menjawab, bahwa dirinya tidak pernah ditunjukkan surat yang berparaf kasie, kabid dan sekdis saat dirinya diperiksa di Polres Bogor tanggal 10 Maret 2020, tapi hanya ditunjukkan berkas RAB yang hanya di tandatangani dirinya.

“Yang ditunjukkan kepada saya saat bersaksi di Polres Bogor adalah berkas RAB yang hanya saya tandatangani, berkas yang ada parafnya saya minta kepada bagian arsip DPKPP setelah perkara ini ramai di media. Jadi saya pertegas saat diperiksa di Polres Bogor saya ditunjukkan berkas yang tidak ada parafnya,” jawab Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor ini.

Hakim Ketua, Rifandaru ikut bertanya kepada saksi terkait pernyataan dalam BAP yang benar atau keterangan saksi dalam persidangan.

“Jadi saudara saksi memilih yang benar keterangan saksi di BAP atau yang sekarang di persidangan? Kalau tidak sama dengan BAP kita coret BAP-nya,” ucap Rifandaru.

Saksi sebelum hakim menskors jalannya sidang untuk melaksanakan sholat Jum’at menjawab dengan tegas bahwa saksi memilih keterangan dipersidangan dan menolak keterangannya dalam BAP. “Keterangan dipersidangan ini yang benar yang mulia,” ujar Djoko Pitoyo. (bin)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook