Sekolah Jual LKS, Kepsek Kangkangi Peraturan Pemerintah

BOGOR, INDONEWS – Meski sudah dilarang, namun beberapa sekolah di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor masih saja menjual buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Larangan sekolah menjual  LKS kepada siswa diatur dalam pasal 181 peraturan pemerintah No 17 tahun 2010 yang menerangkan bahwa, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah di satuan pendidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan kegiatan pengadaan atau menjual buku lembar kerja siswa (LKS) di setiap satuan pendidikan, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran serta pakaian seragam di tingkat pendidikan.

Bahwa pelanggaran terhadap kegiatan yang dilakukan pendidik tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan.

Bahwa pelanggaran terhadap kegiatan yang dilakukan komite sekolah sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Aturan tersebut  juga tercatat dalam Permendikbud No 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

Ketua DPD GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Kabupaten Bogorm Jonny Sirait menyayangkan, tidak semua sekolah mematuhi aturan dan surat edaran dari Disdik. Terbukti dengan sejumlah wali murid yang mengeluhkan dan melaporkan praktik jual beli buku LKS.

“Keluhan sejumlah wali murid tersebut antara lain, anak-anak mereka disuruh membeli buku LKS oleh pihak sekolah dengan harga mencapai ratusan Rp120 ribu  untuk beberapa buku mata pelajaran. LKS disuruh beli di salah satu oknum agen suplier yang sudah kerja sama dengan pihak sekolah. Bahkan buku diantar ke sekolah dan dibagikan ke murid dengan sistem cash atau pun nyicil. Seperti yang terjadi di SDN 07 Cileungsi,” ujar Jonny, saat ditemui di kantornya, Jumat (2/10/2020).

Menurutnya, trik menjual buku LKS ala SD Negeri 07 Cileungsi, Kabupaten, yaitu pengelola sekolah memuluskan penjualan LKS melalui komite dengan menyuruh murid membeli lewat komite sekolah. Dan orangtua pun disuruh membayar ke komite sekolah.

“Cara itu untuk mengelabui seolah pihak sekolah tidak ikut campur dalam hal penjualan LKS,” ujarnya.

Dia berharap, Pemda Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Pendidikan turun tangan mengatasi masalah itu. Dinas pendidikan diminta tidak hanya percaya pada laporan dari pihak sekolah saja.

“Kepala dinas tentu harus bisa bertanggungjawab atas kelalaian dan kurangnya pengawasan pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Kepala dinas seharusnya memberikan sanksi tegas, jika perlu kepala sekolah tersebut diberhentikan karena mengabaikan peraturan pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SDN 07 Cileungsi, Darojah ketika disambangi Kamis (1/10/2020) di kantornya membenarkan adanya penjualan LKS tersebut.

“Yang jual buku LKS komite sekolah bekerja sama dengan suplaier. Kami pihak sekolah tahu hal itu,” ungkapnya.

Saat ditanya kenapa kepala sekolah tidak melarangm padahal kepala sekolah tahu kalau penualan LKS itu dilarang, ia berdalih bahwa penjualan LKS itu karena kemauan orangtua.

“Kan orang tua yang mau. Tidak dipaksakan, dan sudah terbiasa pak disini karna tanpa buku LKS muridnya kesulitan dalam hal memahami pelajaran, dan orangtua murid merasa terbantu dengan adanya buku LKS ini,” tandas Darojah.

Selain SDN 07 Cilengsi, SDN 5 Cileungsi juga menggunakan buku LKS. Saat disambangi di kantornya kepala SD Negeri 5m Dewi Rahayu membenarkan jika muridnya memakai buku LKS dan membeli lewat komite sekolah.

“Karena dengan memakai buku LKS, murid lebih cepat mengerti dan lebih cepat paham pelajaran yang diberikan para guru,” terangnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook