OPINI: Bupati Harus Evaluasi Kinerja Kompetensi Pejabat Disdik

Johnner Simanjuntak

Oleh : Johnner Simanjuntak

Akhir-akhir ini, publik dan media masa intens menyoroti adanya pungutan liar yang diduga dilakukan pihak sekolah pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020 ini.

Pungutan liar yang dimaksud adalah segala bentuk atau kegiatan jual beli/transaksi seragam sekolah, atribut, kelengkapan lainnya juga segala bentuk sumbangan apapun yang terkait kegiatan di sekolah.

Namun, pihak pemerintah daerah (Disdik Kabupaten Bogor) selama ini terkesan tidak mau campur tangan, bahkan seolah lepas tanggung jawab. Yang anehnya, bahwa pejabat Disdik Kabupaten Bogor justru kerap seolah membela atau membenarkan tindakan pihak sekolah yang jelas-jelas sudah merupakan pelanggaran.

Dengan entengnya, mereka kerap mengutip aturan yang ada, seperti Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang mereka maknai secara sepotong-sepotong. Padahal yang seharusnya, pemaknaannya secara implisit  agar penerapan aturan tersebut tepat dan tidak salah tafsir

Penyebabnya adalah kesalahan dalam menempatkan sosok pejabat yang tidak kompeten  di lingkungan disdik, sehingga dalam membuat suatu kebijakan sering menimbulkan pro kontra di publik.

Terkait dengan rendahnya kualitas dan kompetensi pejabat teras disdik, seperti sekdis saat ini (Atis TB ), maka sebaiknya Bupati Ade Yasin melakukan evaluasi kinerja atau bila perlu menggantinya. Hal ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi beban bagi tugas bupati dan suara masyarakat pun terakomodir.

Menurut penulis, berbagai kalangan sudah ramai mempersoalkan hal ini, termasuk Ombusman Jawa Timur secara terang terangan mengatakan pelarangan terhadap kegiatan penjualan seragam sekolah, atribut dan kelengkapan lainnya.

Segala bentuk jual beli/transaksi apapun namanya, sebaiknya dihentikan di sekolah. Biarkan hal ini diserahkan kepada para pedagang kain di pasar tradisional, agar usaha mereka juga tetap hidup. Selain itu yang paling penting adalah, biar tugas para tenaga pendidikan (tendik) fokus dalam peningkatan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar.

Johnner mengingatkan, agar memahami Permendikbud No.75 Tahun 2016 itu dilakukan secara utuh agar tidak sembarangan dalam memberi tanggapan. Contohnya, juru bicara disdik, Iqbal kerap memberikan komentar atau tanggapan bahwa apa yang dilakukan pihak sekolah itu sudah benar karena sesuai dengan aturan yang ada.

Pernyataan ini menurut penulis, blunder, sebab hal ini menimbulkan kesan bahwa disdik tidak memiliki good will dalam membuat suatu terobosan baru (breaktrough), sehingga apatis dan cenderung telat mikir (telmi).

Dalam Permendikbud No.75 Tahun 2016 tersebut, pasal 12 a disebutkan bahwa komite sekolah baik secara perorangan maupun secara kolektif, dilarang menjual bahan pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam. Nah, ini bagaimana jadinya?

Kadang-kadang pihak disdik menjadikan komite sekolah sebagai kambing hitam. Padahal selama ini justru yang melakukan adalah pihak sekolah atas pengetahuan kepala sekolah tentunya.

Menurut Johnner, sebaiknya pejabat di disdik jangan lagi berargumen aneh-aneh. Tetapi tindakan realita untuk mengatasi masalah ini. Yang juga saya sesalkan adalah, kenapa pada saat pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima langsung disodorkan biayanseragam yang jumlahnya bervariasi (Rp.930.000 sampai Rp1,3 Juta)

.Sementara para orangtua murid sedang mengalami kesulitan ekonomi/keuangan akibat pandemi Covid-19. Padahal realitas saat ini, bahwa sistem belajar saja belum bisa masih dengan onlie atau PJJ.

Dalam konteks ini saja, seharusnya pihak sekolah atau disdik bisa saja melakukan suatu kebijakan baru demi meringankan beban para wali murid.

Pada suatu kesempatan, Sekda Kabuparen Bogor juga pernaah memberikan komentar, bahwa penjualan seragam di sekolah dianggap sebagai pungutan liar. Namun nampaknya pernyataan ini lewat begitu saja tanpa adanya tindakan yang mengikutinya.

Asbun atau asal bunyi. Kira kira begitu. Apabila masalah ini masih tetap dibiarkan jadi bola panas, sebaiknya bupati diharapkan tegas dan segera lakukan evaluasi kinerja anak buahnya. Salah satu di antaranya adalah mengganti sekretaris dinas pendidikan atau pejabat terkait lainnya. ***

Penulis adalah: Pemerhati Sosial dan Pendidikan

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook