Miris, Pungutan di Sekolah Merajalela tak Tersentuh Saber Pungli

BOGOR, INDONEWS – Humas SMAN 1 Sukaraja, Syarifudin mengatakan jika pungutan biaya siswa kelas 10 benar adanya. Pihanya berdalih, biaya tersebut untuk keperluan pembangunan sekolah.

“Ya pak memang ada (pungutan, red) setelah dirapatkan bersama komite dengan orangtua siswa kemarin. Tapi, biaya Rp. 2,5 juta per siswa ini kan tidak hanya untuk gaji guru honor yang disangkakan orangtua murid, biaya ini nantinya untuk pembangunan auning, turab kelas dan pengerasan area parkir siswa,” katanya saat ditemui wartawan, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, tarikan uang itu dengan dalih sumbangan atau partisipasi yang mana sebelumnya telah dirapatkan dan terjadi kesepakatan antara sekolah dan wali murid. Jikapun ada orang tua siswa yang keberatan, pihak sekolahpun akan meringankan biaya tersebut.

“Tapi kalau ada orang tua siswa yang keberatan, silahkan datang ke sekolah dan Insya Allah kami pertimbangkan lagi,” terangnya.

Sebelumnya, salahsatu orang tua siswa berinisial A mengaku keberatan dengan adanya kebijakan sekolah tentang adanya biaya tersebut. Ia mengaku sangat terbebani dengan adanya biaya tersebut, terlebih kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Biaya seragam saja sudah mahal, sekitar Rp1,1 juta, ditambah biaya Rp2,5 juta yang gak jelas perincian dan peruntukannya. Ditambah ada pungutan parkir juga yang dibebankan siswa yang parkir di sekolah sekitar Rp3.000,” keluhnya.

Ia pun berharap, kepada intansi terkait agar senantiasa memberikan teguran terhadap para oknum kepala sekolah yang memanfaatkan berbagai pungutan terhadap siswanya tanpa memperhatikan dampak dari kondisi ekonomi para orangtua siswa.

“Untuk intansi terkait, seperti dewan selaku wakil rakyat tolong perhatikan atas kejadian seperti ini,” harapnya.

Untuk diketahui, SMAN 1 Sukaraja memiliki siswa kelas 10 atau kelas 1 sebanyak 300 siswa. Saat ini masing-masing siswa dibebankan dengan biaya Rp2,5 juta untuk perincian biaya gaji guru honor, pembuatan auning, pembuatan turab kelas dan pengerasan area parkir siswa.

Berkaitan hal itu saat dikonfirmasi, Kepada KCD (kantor cabang dinas) Pendidikan wilayah 1, Anwar mengaku akan menanyakan ke sekolahnya.

“Kan biasanya ada hasil rapat dan kesepakatan. Biasanya dirapatkan antara komite, orangtua murid,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD GMPK (Gerakan masyarakat Perangi Korupsi), Jonny Sirait menyayangkan sikap Kepala SMAN 1 Sukaraja. Ia menjelaskan, dalam situasi Covid-19 saat ini seharusnya kepala sekolah mengambil kebijakan yang tidak memberatkan orangtua.

“Pungutan dalam bentuk apapun dilarang. Apalagi dalam situasi begini, orangtua murid mau makan saja susah, ini malah dibebani dengan pungutan. Ini miris, pungutan di sekolah merajalela, namun tak tersentuh saber pungli,” tegasanya.

“Saya meminta kepada instansi terkait, dalam hal ini saber pungli dan pemerintah berwenang untuk cepat ambil tidakan, jangan diam dan jangan biarkan ini terus merajalela. Kasian orangtua wali murid,” Jonny menandaskan. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook