Terbukti Jual LKS, Sekolah Akan Diproses Sesuai Aturan

BOGOR, INDONEWS – Meski sudah dilarang, beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor masih saja menjual buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Larangan sekolah menjual LKS kepada siswa diatur dalam Pasal 181 peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 yang menerangkan bahwa pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah disatuan pendidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan kegiatan pengadaan atau menjual buku lembar kerja siswa (LKS) di setiap satuan pendidikan, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran serta pakaian seragam ditingkat pendidikan.

Bahwa pelanggaran terhadap kegiatan yang dilakukan pendidik tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan.

Bahwa pelanggaran terhadap kegiatan yang dilakukan komite sekolah sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Aturan tersebut  juga tercatat dalam Permendikbud No 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

Sementara Kepala SD Negeri 07 Cileungsi, Darojah dan SD 05 Dewi Rahayu ketika disambangi di kantornya membenarkan hal itu. Menurutnya yang jual buku LKS adalah komite sekolah bekerja sama dengan supplier. “Kami pihak sekolah tahu hal itu,” jelasnya.

Berdasarkan pengakuan wali murid dan kepsek, bahwa beberapa sekolah dasar di Cileungsi masih memakai dan menjual buku LKS. Dimana sesuai edaran Disdik Kabupaten Bogor bahwa hal itu dilarang dan tidak diperkenankan.

Humas Disdik Kabupaten Bogor, Ikbal saat dikonfirmasi via WhatsApp Rabu (7/10/2020) mengaku pihaknya akan melakukan dan memintai keterangan untuk wilayah Cileungsi, apakah benar atau tidak sekolah menjual LKS, atau LKS tersebut dibeli dengan inisiatif orangtua murid sendiri untuk memenuhi kebutuhan belajar anaknya.

“Kami akan lakukan penelusuran di wilayah. Untuk pengawasan di wilayah, kami memiliki pengawas dan koryandik sebagai perpanjangan tangan di wilayah. Kami akan proses sesuai aturan jika benar terbukti menyalahi aturan,” tandasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook