Ketua GMPK Tegaskan, Panitia Pilkades Dilarang Memungut Biaya dari Balon/Calon

BOGOR, INDONEWS,- Pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Bogor akan segera digelar. Namun saat ini masih menimbulkan masalah, pemicunya sebagian Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) memungut biaya pemilihan kepada bakal calon (balon) atau calon. Tak pelak, kebijakan itu ditentang sebagian balon/calon.

Alasannya UU desa menyebutkan, biaya pemilihan kepala desa ditanggung dalam APBD Kabupaten/Kota. Lebih parah lagi BPD dan kepala desa tahu serta seolah mengarahkan serta melibatkan para balon juga panitia dalam hal merumuskan anggaran/biaya pemilihan kepala desa. Padahal itu jelas secara aturan dan UU tidak boleh dilakukan.

Menyikapi hal itu, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor Jonny Sirait menegaskan, pemungutan biaya pemilihan kepada balon/calon telah menyalahi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Pasal 34 ayat Nomor 6 disebutkan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada anggaran dan belanja daerah kabupaten/kota,” jelas Jonny, saat ditemui di kantornya, Selasa (13/10/2020).

Diterangkan lebih rinci, biaya yang ditanggung APBD Kabupaten/Kota itu berupa pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan alat lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan. Ketentuan ini juga termaktub dalam pasal 114  ayat 1 Perbub Kabupaten Bogor Nomor 66 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jonny Sirait, A.Md

“Jika ada panitia yang memungut biaya dari balon/calon, itu jelas melanggar aturan hukum. Sikap balon/calon yang menolak pembayaran itu, tidak salah. Itu artinya mereka paham Undang-undang,” terang Jonny kepada wartawan.

Dikatakan, sumber lain yang bisa digunakan untuk pemilihan kepala desa adalah dana pemerintah desa. Namun pengunaannya untuk pemilihan kepala desa itu harus ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes)  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

“Dalam pemilihan kepala desa, hanya menyebutkan dua sumber biaya untuk pemilihan kepala desa, yaitu dari APBD kabupaten dan dana pemerintah desa. Nah, kalau mau mengunakan dana desa, harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), ada perdesnya,” ungkap Jonny.

Ia juga menerangkan, berdasarkan Undang-undang dan perda, sejatinya kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) mempersiapkan pemilihan kepala desa itu jauh-jauh hari, termasuk menghitung anggaran/biayanya.

“Jika APBD Kabupaten tidak dapat menanggung seluruh biaya pemilihan, pemerintah desa dapat mengunakan dana pemerintah desa yang ditetapkan  melalui peraturan desa (perdes),” tuturnya.

Ditegaskan pria berdarah Batak itu, bahwa kepala desa lama tak bisa lepas tangan soal ini. Dimana sejak jauh hari harus menghitung biaya pemilihan. “Jika APBD tidak cukup, maka bisa dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa,” katanya.

Desa Harus Transparan

Namun Jonny tidak menamfi bahwa sebagian desa tidak memiliki anggaran yang cukup besar, sehingga tidak mampu menanggung sisa biaya pemilihan. Meski begitu, pemerintah desa harus transparan berapa sebenarnya sisa dana pemilihan kepala desa itu yang dapat ditanggung oleh desa.

“Tidak bisa cuma bilang tidak ada dana. Kepala desa harus transparan soal keuangan desa. Berapa dana yang dimiliki dan berapa dana yang mungkin dipakai untuk pemilihan kepala desa itu,” jelasnya.

Jonny memprotes keras kebijakan panitia pilkades yang membebani balon/valon untuk menangung sisa biaya pemilihan, apalagi jika menanggung secara keseluruhan. Menurutnya, walau pun balon/calon tidak keberatan dengan pungutan itu, tetapi tetap saja kebijakan itu melanggar aturan yang ada.

“Sebab UU desa dan perda pemilihan kepala desa hanya menyebutkan dua sumber pembiayaan untuk pemilihan kepala desa APBD dan dana desa yang ditetapkan oleh perdes, selain itu tidak ada,” tegasnya.

Jonny menjelaskan jika kedua sumber tersebut tidak mencukupi, maka kepala desa dan BPD harus bertanggung jawab mengatasi kekurangan itu. Kepala desa dan BPD bisa membuat kebijakan tertulis  untuk mencari sumber dana lain, misalnya hibah atau bantuan dari pihak ketiga.

Dalam UU desa, imbuh Jonny, disebutkan bahwa desa bisa menerima hibah atau bantuan pihak ketiga, namun pengunaan dana itu harus diatur dengan jelas dalam musyawarah desa.

“Dana dari balon/calon kepala desa itu termasuk dana pihak ketiga. Namun bukan kewenangan dan tanggung jawab panitia memutuskannya, tetapi kepala desa dan BPD yang memutuskannya dalam musyawarah desa,” tambahnya.

Jonny menuturkan, mekanisme penggunaan dana pihak ketiga untuk pemilihan kepala desa, harus diputuskan dalam musyawarah desa. Balon/calon kemudian menyerahkan dana/bantuannya kepada pemerintah desa, bukan kepada panitia Pilkades.

“Seluruhnya masuk ke kas desa, baru dikeluarkan lagi dalam anggaran dan pendapatan belanja desa. Hal itu ditetapkan dalam peraturan desa,” tegas Bang Jon, sapaan akrabnya.

“Aturannya, begitu dana pihak ketiga itu masuk dulu kepemerintah desa, baru kemudian dibahas dan pengunaannya untuk apa saja termasuk untuk pilkades itu. Tidak bisa panitia yang menetapkan dan mengutipnya dan mengunakannya secara langsung,” ujar dia.

Menurutnya Jonny jika ada panitia pilkades yang membuat ketetapan mengutip dana dari balon/calon dan langsung mengunakannya secara langsung, berarti panitia tersebut menjerat lehernya sendiri. “Tidak ada alas hukum yang bisa dijadikan landasan bagi panitia pilkades membuat keputusan sendiri sperti itu,” ujar Bang Jon.

Melihat kondisi itu, Jonny mengkhawatirkan timbul konflik di tengah masyarakat yang berkepanjangan. Apalagi jika panitia mendiskualifikasi balon/calon yang menolak membayar biaya pemilihan itu. Balon/calon yang digagalkan atau balon/calon yang kalah dapat membawa kasus ini ke jalur hukum.

“Panitia dapat disangkakan melanggar kewenangan mengutip biaya dari calon tanpa dasar sukum yang jelas. Bisa runyam masalahnya. Konflik bisa berkepanjangan dan yang paling rentan ya panitia itu, mereka bisa diseret ke pengadilan. Dipenjarakan,” pungkasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook