Warga Unjuk Rasa dan Tutup Lintasan Galian di Cicadas

Warga membuat kesepakatan dengan pihak kontraktor yang dituangkan dalam surat kesepakatan dan ditandatangani dari beberapa elemen masyarakat termasuk Nikson selaku pemegang SPK, juga disaksikan oleh pihak Polsek dan Koramil Gunung Putri.

BOGOR, INDONEWS,- Puluhan warga Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor turun ke jalan galian tanah merah, Kamis (15/10/2020).

Mereka berunjuk rasa (protes) serta menutup jalan perlintasan galian tanah merah yang berada kampung Cicadas, Rawa Bule, RT 03/06.

Aksi ini sudah tiga kali dilakukan warga, namun tidak ada respon dan tanggapan yang pasti dari pihak kontraktor maupun pemerintah desa setempat, maupun pihak Pertamina.

Masyarakat meminta kejelasan izin galian dan izin perlintasan galian tanah merah yang melintasi pipa gas Pertamina.

“Kami sudah melakukan penyampaian keberatan karena izin galian dan izin perlintasan dump truck itu belum jelas, apa lagi kami yang terkena imbasnya dari galian tanah dan perlintasan mobil pengangkut tanah merah tersebut,” ujar salah koordirnator aksi.

Ia menuturkan, warga keberatan atas perlintasan galian yang mengancam keselamatan khususnya warga di sekitar pipa gas Pertagas Pertamina.

“Warga takut pipa gas meledak karena jembatan yang dibuat dirasa kurang memenuhi standar dan berbahaya. Beberapa warga juga mengeluh terutama mereka yang berdekatan dengan lokasi perlintasan takut meledak. Mereka minta ganti rugi kemana, apa lagi izin galian tanah merah tersebut patut dipertanyakan,” paparnya.

Protes warga dilakukan dengan melakukan demo dan menutup jalan perlintasan yang dilewati mobil pengangkut tanah. Warga meminta agar kegiatan atau aktivitas galian dihentikan sebelum surat perizinan dari pertagas (Pertamina) ada dan jelas.

“Walaupun saat ini belum ada dampak yang signifikan ke pemukiman warga, namun imbasnya jalan retak dan berdebu serta jalan licin ketika diguyur hujan,” katanya lagi.

Warga lainnya, Yusup Aditia mengatakan, galian tanah merah yang diangkut dump truck berceceran di jalan dan melintasi pipa gas Pertagas Pertamina.

“Akibatnya, debu sering menganggu dan jalan cor yang baru jadi retak. Selain itu juga bahaya karena pipa gas Pertamina bisa meledak karena lintasan mobil melalui pipa gas yang diduga tidak memenuhi standar dari Pertamina. Seharusnya kepala desa bisa mendengar keluhan dan kekhawatiran kami, apa lagi kami ini warganya. Jangan nanti karena kepentingan mereka (perusahaan, red), kami yang jadi korban,” ungkap Yusup.

Saat menggelar aksi, warga bertemu dan melakukan mediasi dengan pihak pemegang SPK (kontraktor).

“Akhirnya kami bisa bernapas lega. Kami membuat kesepakatan dengan pihak kontraktor yang dituangkan dalam surat kesepakatan dan ditandatangani dari beberapa elemen masyarakat termasuk Nikson selaku pemegang SPK, juga disaksikan oleh pihak Polsek dan Koramil Gunung Putri,” katanya.

“Pihak kontraktor bersedia menghentikan sementara aktivitasnya sebelum izinnya jelas. Kami juga berharap kepada kepala desa agar kiranya bisa mendengar dan merespon keresahan kami, karna ini adalah bagian dari tangung jawab kepala desa,” tandas Yusup. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook