Pembangunan Gedung IGD Ponek RSUD Cibinong Ditengarai Kolusi

“Ya sesuatu yang wajar dipertanyakan beberapa pihak dan publik. Alasannya, bahwa selama ini (sejak puluhan tahun silam, 2004 hingga saat ini) PT. HCM (Himindo Citra Mandiri) cukup banyak mendapatkan proyek besar di lingkungan Kabupaten Bogor, saat RY sebagai Bupati. Ya pastilah karena ada faktor kedekatan, kolusi dan hal seperti itu bukan lagi rahasia umum.”

BOGOR, INDONEWS Salah satu poin paling penting dalam tuntutan Gerakan Reformasi tahun1998 (22 tahu silam) adalah soal maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Ketiga hal inilah yang merupakan biang kerok ditubuh birokrasi pemerintah terjadinya korupsi massif yang menggerogoti keuangan negara baik dilakukan secara pribadi (oknum) maupun secara berjamah (korupsi berjamah ).

Demikian disampaikan Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jonny Sirait, A.Md, kepada Indonews, Senin (19/10/2020).

Dikatakan Jonny, salah satu diantara terjadinya dugaan adalah pada saat dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka realiasai penggunaan APBN/APBD setiap tahun anggaran berjalan.

“Sistem yang dipakai saat itu adalah cara manual, alias bahwa peserta lelang dan pejabat terkait masih sangat dimungkinkan melakukan pertemuan atau lobby. Kemudian lobby untuk berkolusi. Sehingga tidak jarang terjadi flot-flotan atas paket-paket kegiatan, bahkaan penunjukan secara langsung kepada kelompok/ korporasi tertentu dengan istilah adanya kata blece,” ungkap Jonny.

Menurutnya, ada beberapa hal yang kerap terjadi saat itu, pertama penggelembungan anggaran (mark up) yang melibatkan pejabat terkait (penentu). Kedua, terjadinya pengiriman barang  dari pihak penyedia barang yang tidak sesuai dengan spek awal (barang bekas yang dimodifikasi alias barang jangkrik).

“Ketiga, kerap terjadi proyek atau pengadaan barang fiktif ataupun praktek pengiriman barang ke daerah  yang tidak merata. Dan semua tahu, bahwa birokrasi pemerintah sebelum reformasi sangat bobrok, terkait penghematan keuangan negara. Korupsi merajalela dimana-mana , sementara penegakan hukum lemah,” ujar dia.

Menyadari semua kebobrokan tersebut, masih kata Jonny, setelah reformasi, pemerintah mulai melakukan banyak perubahan (clean goverment) dan good governence). Termasuk di dalamnya pembentukan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah) dengan sistim LPSE (Layanan Pelelangan Sistim Elektronik) dan tersentral secara nasional hingga kini.

“Cara ini dimaksudkan untuk memutus hubungan antara masyarakat pelaku ekonomi dengan pejabat pemerintah,” ungkap Jonny seraya diiyakan Johnner Simanjuntak, salah seorang pemerhati sosial dan pembangunan di Kabupaten Bogor saat berbicara dalam suatu forum diskusi yang diselenggarakan oleh Indonews grup belum lama ini.

Persekongkolan

Johnner kemudian menambahkan, bahwa realitas yang ada saat ini, korupsi itu masih marak terjadi dengan beragam cara dan pola, meski pun tidak lagi sedahsyat sebelum reformasi.

Terkait dengan pembangunan Gedung IGD Ponek RSUD Cibinong tahun 2020 ini, Johnner juga mengakui ikut mengamatinya. Pihaknya mengendus adanya aroma kolusi saat proses pelelangan .

“Ya sesuatu yang wajar dipertanyakan beberapa pihak dan publik. Alasannya, bahwa selama ini (sejak puluhan tahun silam, 2004 hingga saat ini) PT. HCM (Himindo Citra Mandiri) cukup banyak mendapatkan proyek besar di lingkungan Kabupaten Bogor, saat RY sebagai Bupati. Ya pastilah karena ada faktor kedekatan, kolusi dan hal seperti itu bukan lagi rahasia umum,” ujar Johnner.

Menanggapi pernyataan Johnner, lantas Jonny Sirait kembali mengutarakan bahwa beberapa proyek besar yang dikerjaan PT. HCM antara lain pembangunan gedung dishub, gedung diskominfo, gedung ESDM (kini kantor Disduk), beberapa gedung RSUD Cibinong dan lainnya.

“Dan nampaknya hubungan kedekatan tersebut masih terpelihara dengan baik di rezim sekarang, meskipun direkturnya, Frans pernah tersangkut masalah hukum dan terperiksa di KPK. Dan sangatlah wajar kalau ada kelompok masyarakat mempertanyakannya, sebab itu merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi publik di era transparansi saat ini. Karena fakta menunjukkan, bahwa persekongkolan itu masih sulit dihilangkan sekalipun proses lelang sudah melalui sistim elektonik,” ujarn Jonny.

Dalam diskusi tersebut, Johnner menimpali, bahwa proses lelang pembangunan Gedung IGD Ponek RSUD Cibinong dilakukan bulan Juni 2020 oleh KLPBJ Kabupaten Bogor. Tampil sebagai pemenang adalah PT. HCM dengan penawaran sebesar Rp.39.914.446.000.  SPMK No:  027.01/5980-um dengan lama pengerjaan 6 bulan sejak tanggal 02 Juli – 28 Desember 2020.

Sementaraa itu, Johnny Sirait mengaku pernah mengirim surat ke pihak RSUD Cibinong dengan Nomor: 047/GMPK-KB/Pem-Klari/IX/2020 tanggal 21 September 2020.

Inti surat tersebut, kata Jonny, mempertanyakan atau mensinyalir adanya indikasi kolusi atau terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha (monopoli  terkait dengan hal dimaksud diatas.

Surat Blunder RSUD

“Kemudian pihak RSUD lewat direkturnya, Dr. Wahyu Eko Widiharso, Sp. OT. MARS  membalas surat tersebut No: 445.8025.um yang intinya bahwa proses lelang sudah berjalan sesuai dengan perpres No.16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Juga dalam jawaban surat tersebut dikatakan, bahwa penetapan pemenang atas nama PT. HCM merupakan keputusan panitia lelang dari KLPBJ . Tentu jawaban tersebut normatif, tetapi tidak menghilangkan praduga kuatnya kolusi di dalamnya sebagaimana selama ini terjadi di lingkungan Kabupaten Bogor,” paparnya.

“Dan yang agak aneh bahkan gasal, bahwa adanya surat balasan dari pihak RSUD Cibinong kepada Ketua GMPK  yang merupakan balasan kedua No: 445/8521-um yang mengatakan bahwa kalau pihak GMPK ingin mendapatkan informasi terkait yang dipertanyakan, maka harus terlebih dahulu mengisi formulir isian sesuai dengan Perbub No. 56 Tahun 2013.”

“Juga disebutkan, bahwa pihak GMPK harus menyerakan copy KTP, copy akte hukum kantor. Jawaban surat kedua ini dinilai banyak pihak seuatu yang blunder. Pihak RSUD Cibinong terlebih Direkturnya Dr. Wahyu Eko sepertinya tidak paham. Bahwa inti dari surat GMPK itu mempertanyakan kuatnya indikasi kolusi sehingga kami ingin jawaban secara transparan tatap muka (audiensi). Artinya, ada poin-poin  lain yang perlu diketahui. Sebab surat tersebut merupakan entry poin atau pintu masuk untuk pertemuan guna mendengarkan penjelasan yang  lebih konfrehensif agar terhindar dari persepsi yang berbeda,” Jonny menjelaskan.

Menanggap pernyataan Jonny Sirait, Johnner Simanjuntak turut sangat menyesalkan sikap pihak RSUD Cibinong yang memahami secara cetek konten dan tujuan sebuah surat.

Ditegaskannya, bahwa alaasan pihak RS itu mengada-ada, sebab GMPK sebuah lembaga masyarakat independen yang tentunya sudah berbadan hukum dan tercatat di Kemenkumham.

“Dan pada prinsipnya, bahwa GMPK itu bukan minta sekedar informasi, tetapi jawaban yang tepat atas sebuah pertanyaan indikasi kolusi. Saya sarankan agar dilakukan pertemuan kedua belah pihak semacam diskusi dalam kontek mitra kerja yang lebih bersinergis kedepannya,” ucap Jhonner. (bn)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook